Beranda Headline DPRD Klungkung Sahkan 2 Ranperda Jadi Perda. Ini Catatan Krtitis Fraksi Hanura...

DPRD Klungkung Sahkan 2 Ranperda Jadi Perda. Ini Catatan Krtitis Fraksi Hanura dan PDIP

270
0
Wabup Klungkung Made Kasta dan Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom pada Sidang Paripurna DPRD Klungkung di Gedung Saba Nawa Nathia.

GATRABALI.COM, Klungkung – Setelah dilaksanakan sidang Maraton dari Pagi hingga sore Senin (22/11), seluruh Fraksi di DPRD Klungkung akhirnya kompak menerima dua Ranperda yaitu Ranperda retribusi Tempat Khusus Parkir dan Ranperda retribusi khusus Bangunan Gedung disetujui menjadi Perda.

Sidang Paripurna DPRD Klungkung yang dipimpin Ketua Anak Agung Gde Anom,SH dan seluruh Wakil Ketua sedangkan pihak Eksekutif Bupati Suwirta diwakili Wabup Made Kasta.

Walaupun seluruh Fraksi kompak menyetujui menjadi Perda namun ada dua Fraksi yang memberikan pandangan catatan kritis atas pengesahan dua Ranperda tersebut.

Fraksi Hanura dengan juru bicaranya Luh Andriani menyetujui Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir terutama terkait dengan struktur tarif dan dasar yang digunakan serta Retribusi Bangunan Gedung dapat menerima.

“Fraksi Hanura memberikan catatan antara lain terkait potensi retribusi yang belum digarap ada pada bangunan gedung yang belum memiliki ijin mendirikan bangunan yang terdapat disepanjang pantai Nusa Penida , Lembongan dan Ceningan saran kami agar eksekutif memberikan solusi. Pengalaman membuktikan bahwa banyak investor membangun dulu baru mengurus ijin,” kritik Luh Andriani.

Hal ini menurutnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi saat diberlakukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Bangunan Gedung , untuk mencegah kejadian seperti itu agar tidak terulang Fraksi Partai Hanura minta kepada saudara Bupati Klungkung agar memerintahkan OPD penegak perda untuk memenuhi target patroli dan target operasi penegakan perda.

Sementara dari Fraksi PDI.P dengan Juru bicaranya I Nengah Ary Priadnyana,ST menyatakan menerima dua ranperda menjadi Perda. Namun sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD, maka Fraksi PDI.P menyampaikan catatan beberapa hal antara lain dalam rangka menciptakan klungkung tertib perijinan, diharapkan tim yustisi dan penyidik sapol PP mengefektifkan yustisi agar tidak terjadi keterlambatan exkusi terhadap pelanggar pelaku pembangunan Gedung.

“ Dalam rangka memenuhi target Retibusi parkir dan menyumbat kebocoran – kebocoran parkir diharapkan petugas dari dispenda, datang 2 x dalam sehari, keseluruh titik parkir untuk melakukan penarikan dan penghitungan,” cecar Ary Priadnya.

Dirinya meminta kepada petugas Dispenda untuk mengumpulkan perolehan retribusi setiap hari selanjutnya menyetor ke khas Daerah. Petugas yang mengumpulkan siang hari langsung menyetorkan ke khas Daerah, sedangkan yang menarik malam hari menyetorkan ke esokan pagi ke khas Daerah sehingga ada potensi kebocoran. Roni/Yan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here