GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memperkuat kerja sama dalam bidang hukum melalui penandatanganan Nota Kesepakatan, Kamis (11/9/2025) di Kantor Wali Kota Denpasar.
Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah.
Kerja sama ini mencakup pembentukan regulasi daerah, pembinaan hukum, serta pelayanan hukum yang lebih luas dan merata. Kesepakatan juga menyesuaikan perubahan nomenklatur kementerian menjadi Kementerian Hukum RI berdasarkan Perpres No. 139 Tahun 2024.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan kolaborasi ini penting agar pembangunan hukum di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Dengan sinergi ini, pembentukan produk hukum daerah bisa lebih harmonis, akses bantuan hukum makin terbuka, serta pengelolaan kekayaan intelektual terlindungi, termasuk karya dari penyandang disabilitas,” ujarnya.
Denpasar dinilai berhasil menjadi kota dengan capaian hukum yang menonjol. Seluruh desa dan kelurahan telah memiliki Posyankumhamdes/Posbankum, 430 paralegal aktif siap memberi pendampingan masyarakat, serta Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2024 yang menyentuh angka 98,90% kategori AA (Istimewa).
Wali Kota Jaya Negara menyampaikan terima kasih atas dukungan Kanwil Kemenkum Bali. Menurutnya, sinergi ini akan terus diperkuat agar mampu menjawab berbagai persoalan hukum di lapangan.
“Kami ingin pembangunan hukum di Denpasar tidak hanya administratif, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat dalam bentuk perlindungan dan pelayanan,” tegasnya.(gb)
