GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum terus diperkuat di Bali. Pemerintah Provinsi Bali bersama Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar berkomitmen menghadirkan layanan peradilan yang layak, mudah diakses, dan tidak diskriminatif.
Penguatan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penyediaan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Bali. Kegiatan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (25/9/2026) pagi.
Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar Ifa Sudewi mengatakan penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan secara khusus telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020.
Ifa Sudewi menyampaikan, penerapan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas juga telah dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar. Fasilitas tersebut di antaranya berupa akses dan jalur yang ramah disabilitas serta sarana dan prasarana pendukung.
Penyediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memastikan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum memperoleh pelayanan peradilan secara layak dan tanpa perlakuan diskriminatif.
Nota Kesepakatan yang ditandatangani Pengadilan Tinggi Denpasar bersama Pemerintah Provinsi Bali itu berlaku selama lima tahun. Kerja sama tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi kedua lembaga dalam penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, penyandang disabilitas perlu mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pelayanan hukum.
“Ini program yang sangat bagus, menjamin penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pelayanan yang baik,” ungkap Koster.
Selain kerja sama tersebut, Pemprov Bali telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyediaan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum.
Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mendukung tersedianya layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.(ism/gatrabali)
