GATRABALI.COM, BULELENG – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng menyetujui kelanjutan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan pemerintah daerah.
Dua ranperda tersebut mencakup APBD Tahun Anggaran 2027 dan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng melalui skema tahun jamak atau multiyears.
Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Buleleng dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati Buleleng mengenai kedua ranperda, Selasa (20/10/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Buleleng dan dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, anggota DPRD, Asisten Setda, Tim Ahli Pimpinan, pimpinan perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Meski sepakat melanjutkan pembahasan, setiap fraksi memberikan sejumlah catatan agar kebijakan anggaran dan pembangunan daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan-Hanura melalui juru bicara A.A. Agung Widia Putra menyoroti pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Langkah tersebut dinilai perlu memperhatikan regulasi mengenai keringanan pajak serta pengelolaan defisit anggaran secara hati-hati.
Mengenai pembangunan gedung RSUD Buleleng dengan skema tahun jamak 2027–2028, fraksi ini menyetujui pembahasan dilanjutkan sebagai upaya mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Fraksi Partai Golkar melalui Ketut Dody Tisna Adi, SM, mengingatkan agar kebijakan fiskal daerah tetap mendukung pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.
Fraksi Golkar menyetujui kedua ranperda dibahas ke tahap berikutnya dengan catatan anggaran harus dialokasikan secara tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Persetujuan juga disampaikan Fraksi Partai NasDem melalui Wayan Ediparsa. Fraksi ini mendorong pembahasan kedua ranperda dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan.
“Penyusunan APBD tidak boleh sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” imbuhnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Luh Marleni mendukung kelanjutan pembahasan dan mendorong pendalaman materi bersama pihak eksekutif. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Terkait pembangunan gedung RSUD, Fraksi Gerindra mengingatkan agar pelaksanaan proyek tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Fraksi Demokrat-PKB melalui H. Mulyadi Putra turut menyetujui kelanjutan pembahasan kedua ranperda. Fraksi ini menekankan pentingnya memastikan program prioritas daerah tetap dikawal agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“APBD harus ditempatkan sebagai instrumen pemerintah daerah dalam menjawab persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat,” terang H. Mulyadi.
Setelah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, agenda selanjutnya adalah penyampaian tanggapan atau jawaban Bupati Buleleng. DPRD bersama pemerintah daerah kemudian akan melanjutkan pembahasan sebelum kedua ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.(adv/gatrabali)
 yang diajukan){kind=link}