GATRABALI.COM, MANGUPURA – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Badung agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian realisasi anggaran.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Adi Arnawa setelah memimpin rapat Evaluasi Progres dan Hasil Pengendalian Program/Kegiatan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 periode Januari–September 2026. Rapat digelar di Ruang Rapat Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa, 20 Oktober 2026.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Badung IB Surya Suamba, seluruh kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Badung.
Dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa realisasi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPD) pada triwulan III 2026 telah mencapai 89,23%. Meski mengapresiasi capaian itu, Adi Arnawa mengingatkan bahwa tingginya realisasi anggaran harus diikuti dengan hasil kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Jangan hanya disuguhkan pada angka-angka realisasi seperti sekarang ini, tetapi nyatanya beberapa isu tidak tersentuh. Kita bergerak untuk mengatasi isu, bukan hanya membuat kegiatan yang sekadar mengulang apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” tegas Adi Arnawa.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang menjadi prioritas Pemkab Badung dalam mewujudkan pariwisata berkualitas, di antaranya kemacetan lalu lintas, ketersediaan akses air bersih, pengelolaan sampah, pengendalian alih fungsi lahan, serta penanganan kriminalitas dan keamanan daerah.
Menurut Adi Arnawa, seluruh perangkat daerah harus memahami arah kebijakan pemerintah sekaligus lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Penanganan persoalan mendasar secara optimal diyakini dapat meningkatkan kualitas daerah dan mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai langkah pengawasan, Bupati meminta Sekda bersama para Asisten Setda Badung melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi acuan dalam pelaksanaan APBD 2026 dan penyusunan APBD 2027, sehingga anggaran yang direncanakan benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan.
“Untuk apa kita membuat kegiatan anggaran di dalam APBD di dalam tahun berikutnya ternyata tidak menyelesaikan masalah. Tujuannya kita kan menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, menerangkan bahwa evaluasi mencakup perkembangan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan fisik, serta realisasi keuangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan target dan anggaran kas yang telah ditetapkan.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya meminta arahan Bupati terkait identifikasi dan evaluasi deviasi fisik maupun keuangan, termasuk langkah-langkah untuk mengatasinya. Pada November mendatang, kunjungan kerja triwulan IV dijadwalkan untuk meninjau langsung perkembangan pelaksanaan program di lapangan.
Menurutnya, tim pengadaan pembangunan secara rutin telah melakukan pemantauan dan pengawasan lapangan, terutama terhadap program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas Pemkab Badung.(nov/gatrabali)
