GATRABALI.COM, BANGLI – Pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat upaya menjaga keamanan informasi dan pelindungan data pribadi seiring berkembangnya layanan pemerintahan berbasis digital.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui Sosialisasi Jaring Komunikasi Literasi Siber serta Pendampingan Penyusunan Record of Processing Activities (RoPA) dan Data Protection Impact Assessment (DPIA), yang digelar di Ruang Rapat Krisna, Kantor Bupati Bangli, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli melalui Bidang Persandian tersebut dibuka Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, I Gede Eddy Hartawan. Pada kesempatan itu, ia juga membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
Kepala Diskominfosan Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perangkat daerah dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan informasi di era digital.
Ia menyebutkan, literasi siber serta pendampingan penyusunan RoPA dan DPIA diperlukan untuk memastikan aplikasi dan layanan digital yang dikelola pemerintah daerah memperhatikan aspek keamanan informasi sekaligus pelindungan data pribadi.
Selain itu, keterlibatan seluruh perangkat daerah dinilai penting untuk membangun sistem keamanan informasi yang terintegrasi. Melalui kegiatan ini, perangkat daerah diharapkan dapat memahami tanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi, termasuk melakukan identifikasi dan pemetaan risiko pada aplikasi yang digunakan untuk menunjang pelayanan pemerintahan.
Peserta kegiatan terdiri atas para sekretaris perangkat daerah, Wakil Direktur RSUD Bangli, kepala bagian di lingkungan Setda, sekretaris camat se-Kabupaten Bangli, serta tenaga teknis IT yang menangani pengelolaan aplikasi pada masing-masing perangkat daerah.
Dalam sambutan Sekretaris Daerah yang dibacakan I Gede Eddy Hartawan, ditegaskan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian penting dari transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, meningkatnya penggunaan teknologi informasi juga diikuti dengan tantangan berupa ancaman siber dan potensi kebocoran data. Karena itu, aspek keamanan informasi dan pelindungan data pribadi perlu menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan layanan pemerintahan.
Upaya tersebut mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber serta Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
“Keamanan informasi dan pelindungan data pribadi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kesadaran seluruh aparatur untuk menjaga keamanan informasi serta data yang dikelola pemerintah daerah,” demikian disampaikan dalam sambutan Sekretaris Daerah.
Pelaksanaan kegiatan ini mencakup dua fokus utama. Pertama, memperkuat jaring komunikasi keamanan siber melalui koordinasi antarperangkat daerah yang cepat, terpadu, dan tanggap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya insiden keamanan informasi.
Kedua, memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam menyiapkan dokumen RoPA dan DPIA, khususnya bagi unit kerja yang mengelola aplikasi berbasis web serta memproses data pribadi masyarakat maupun aparatur pemerintah.
RoPA merupakan dokumen yang mencatat aktivitas pemrosesan data pribadi. Sementara itu, DPIA merupakan penilaian dampak pelindungan data pribadi yang digunakan untuk mengenali dan mengantisipasi risiko dalam proses pengelolaan data.
Untuk mendukung pemahaman peserta, Diskominfosan Kabupaten Bangli menghadirkan tiga narasumber dari Bidang Persandian, yakni Kepala Bidang Persandian I Putu Sundika, S.T., M.T., Sandiman Ahli Madya I Made Widiartha, S.T., M.A.P., serta Sandiman Ahli Pertama I Putu Ananta Wijaya, S.Kom.
Materi yang diberikan meliputi literasi keamanan siber, tata kelola keamanan informasi, hingga pendampingan teknis penyusunan RoPA dan DPIA. Melalui sesi pendampingan tersebut, perangkat daerah diharapkan dapat menginventarisasi aplikasi yang digunakan, mencatat aktivitas pemrosesan data pribadi, serta melakukan identifikasi risiko keamanan secara lebih sistematis.
Pemkab Bangli berharap kegiatan ini mampu mendorong peningkatan kesadaran seluruh perangkat daerah terhadap pentingnya menjaga keamanan informasi dan melindungi data pribadi. Koordinasi serta kerja sama antarperangkat daerah juga diharapkan semakin kuat dalam mengantisipasi ancaman siber dan menjaga kelancaran pelayanan publik.
Penerapan SPBE di Kabupaten Bangli dengan demikian diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi pelayanan, tetapi juga ditopang sistem keamanan informasi yang andal serta tata kelola pelindungan data pribadi yang baik demi mewujudkan pemerintahan digital yang aman dan terpercaya.(ri/gatrabali)



