GATRABALI.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai memaparkan arah kebijakan anggaran daerah untuk 2027 sekaligus rencana pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng yang dirancang berlangsung selama dua tahun. Kedua agenda tersebut disampaikan Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra dalam Rapat Paripurna DPRD Buleleng, Senin (19/10/2026).
Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Buleleng itu membahas penjelasan kepala daerah terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2027 dan Ranperda pelaksanaan subkegiatan tahun jamak pembangunan gedung RSUD Buleleng.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya dan dihadiri Wakil Bupati, pimpinan serta anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, para camat, direktur badan usaha milik daerah (BUMD), dan undangan lainnya.
Dalam pemaparan rancangan APBD 2027, Sutjidra menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan efisien. Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat kemandirian fiskal agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
Rancangan pendapatan daerah Buleleng pada 2027 ditetapkan sebesar Rp2,602 triliun. Nilai tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,601 triliun, atau meningkat sekitar 0,05 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan menyumbang Rp850,09 miliar. Target tersebut meningkat 3,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,752 triliun.
Sementara itu, kebutuhan belanja daerah dirancang sebesar Rp2,687 triliun. Alokasi tersebut mencakup belanja operasi Rp2,070 triliun, belanja modal Rp389,01 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, serta belanja transfer Rp222,92 miliar.
Perbandingan antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp85 miliar. Untuk menutup selisih itu, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan Rp135 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp50 miliar.
Pemkab Buleleng turut menyiapkan sejumlah arah kebijakan dalam penyusunan anggaran, di antaranya meningkatkan kualitas belanja, mengefisienkan pelaksanaan program, mengoptimalkan PAD, serta memaksimalkan pemanfaatan aset daerah. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dasar sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah.
Selain kebijakan anggaran, perhatian rapat paripurna juga tertuju pada rencana pembangunan gedung RSUD Buleleng. Menurut Sutjidra, proyek tersebut memiliki skala pekerjaan besar dan tingkat kerumitan teknis yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun.
Pembangunan direncanakan berlangsung dalam dua tahun anggaran, yakni 2027 dan 2028. Karena itu, pemerintah daerah mengajukan Ranperda khusus yang mengatur pelaksanaan subkegiatan tahun jamak atau multiyears.
Skema tersebut diharapkan dapat memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan terencana dan berkesinambungan. Pengaturannya melalui peraturan daerah juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menetapkan arah serta target pekerjaan, dan menjaga kemampuan fiskal daerah selama proyek berlangsung.
Pelaksanaan proyek nantinya tetap harus mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.
Setelah penjelasan Bupati disampaikan, kedua Ranperda tersebut akan memasuki tahapan pembahasan di DPRD Buleleng sesuai mekanisme persidangan yang berlaku. Proses pembahasan dimulai dari Pembicaraan Tingkat I sebelum berlanjut menuju penetapan menjadi peraturan daerah.(adv/gatrabali)
