GATRABALI.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus melakukan penyempurnaan regulasi daerah untuk menunjang jalannya pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang dipimpin Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Sekda Gede Suyasa dan para asisten Setda Buleleng di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Senin (9/11/2026).
Ketiga Ranperbup tersebut mencakup perubahan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa Tahun Anggaran 2026, perubahan keempat mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng, serta pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Ranperbup pertama berasal dari usulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng. Penyusunannya dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyesuaian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, terutama pada rincian alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa.
Adapun Ranperbup kedua diinisiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng. Rancangan ini berkenaan dengan penyesuaian hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD, khususnya besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Sementara itu, Ranperbup ketiga yang disusun Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buleleng mengatur pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD sekaligus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal di Buleleng.
Dalam pembahasan tersebut, Bupati Sutjidra menekankan bahwa setiap rancangan produk hukum daerah harus disusun secara teliti, menyeluruh, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain memenuhi aspek hukum, regulasi juga harus sesuai dengan kebutuhan pemerintahan serta mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Setiap rancangan peraturan yang kita susun harus memiliki kualitas regulasi yang baik, dapat diimplementasikan, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sutjidra.
Bupati juga meminta perangkat daerah yang menginisiasi rancangan agar terbuka terhadap berbagai arahan dan masukan untuk menyempurnakan materi regulasi. Langkah tersebut diperlukan sebelum rancangan memasuki proses harmonisasi, fasilitasi, evaluasi, hingga penetapan.
Pemkab Buleleng berharap pembahasan ini dapat menghasilkan tiga Ranperbup yang sesuai dengan ketentuan, memiliki kualitas regulasi yang baik, serta mampu mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.(adv/gatrabali)
