GATRABALI.COM, DENPASAR – Penjabat Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Diklat Advokasi Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia. Ia berharap melalui diklat ini akan lahir pakar-pakar hukum Hindu yang berintegritas, profesional, dan setia menegakkan Dharma.
“Ini diharapkan mampu menyiapkan SDM Hindu yang sadar hukum dan melek hukum sehingga nantinya mampu mendampingi, memfasilitasi, dan bila perlu membantu menyelesaikan perkara dan sengketa umat Hindu di daerah-daerah,” ujar Mahendra Jaya saat membuka Diklat Advokasi Nasional Peradah Indonesia di Gedung Nari Graha Denpasar, Sabtu 3 Agustus 2024 pagi.
Mahendra Jaya menekankan pentingnya diklat tersebut untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, wawasan, dan profesionalisme SDM Hindu khususnya di bidang hukum. Ia menyampaikan bahwa saat ini tidak sedikit umat Hindu yang mengalami kendala saat harus menyelesaikan permasalahan di ranah hukum karena keterbatasan biaya.
“Kami berharap para aktivis muda Hindu nantinya bisa turut serta membantu umat kita, khususnya yang mengalami kendala di bidang hukum,” jelas birokrat asal Desa Temesi, Gianyar tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Mahendra Jaya mengajak para aktivis Hindu, penggerak umat, dan dharmika yang tergabung dalam Peradah dari seluruh Indonesia untuk selalu bersatu dan bersinergi dengan semangat Ngrombo, bergotong-royong untuk meningkatkan kualitas umat Hindu tidak hanya di bidang hukum, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi, pendidikan, budaya, serta menjadi teladan yang baik dalam pemahaman dan praktik agama Hindu.
“Saya yakin dan optimis Peradah akan menjadi organisasi kepemudaan bernafaskan keagamaan di Indonesia yang teguh dalam ajaran agama, penggerak moderasi beragama, dan cinta tanah air,” tambah Mahendra Jaya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN Peradah Indonesia, I Gede Ariawan, menyampaikan bahwa Peradah Indonesia merupakan satu-satunya ormas kepemudaan Hindu tingkat nasional yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan jumlah anggota saat ini mencapai lebih dari 250 ribu orang.
“Kami Peradah Indonesia sudah terbentuk di 33 provinsi. Tahun ini kita bentuk di Papua Tengah dan tahun sebelumnya di Sumatera Barat,” jelasnya.
Diklat Advokasi Nasional merupakan inisiasi Peradah Indonesia untuk mengatasi banyaknya permasalahan hukum di masyarakat. Tahun ini juga dibentuk Klinik Hukum Peradah sebagai wadah dan tempat pengaduan atas permasalahan hukum di masyarakat, khususnya umat Hindu. Selain itu, diumumkan juga pemenang nominasi Mpu Bharada Award 2024 yang diinisiasi oleh DPN Peradah Indonesia dalam beberapa kategori, antara lain Tokoh Nasional, Ekonomi Kewirausahaan, Sosial Kemanusiaan, Lingkungan Hidup, Teknologi, Seni Budaya, serta Lifetime Achievement Awards 2024. (gb)
 Indonesia.){kind=link}