GATRABALI.COM, MANGUPURA – Sejumlah isu strategis mulai dari kemacetan, penanganan sampah, banjir, hingga penertiban ojek daring menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026, Senin, 13 Juli 2026.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memastikan pemerintah daerah akan segera mengambil langkah percepatan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan yang disampaikan legislatif.
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Badung itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi jajaran wakil ketua DPRD.
Agenda rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Badung IB Surya Suamba, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal, direktur perusahaan daerah, serta tenaga ahli fraksi DPRD Badung.
Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi menyampaikan persetujuan terhadap pembahasan Raperda, disertai sejumlah catatan dan rekomendasi yang dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati I Wayan Adi Arnawa mengapresiasi dukungan sekaligus masukan yang diberikan DPRD. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Secara prinsip saya mendengar dari beberapa pandangan umum dari fraksi secara umum menyetujui bahwa ranperda itu disahkan, tentu setelah mendapat evaluasi dan verifikasi dari Gubernur Bali nantinya sehingga setelah itu baru kita tetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Yang kedua dari persetujuan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, ada juga beberapa catatan yang kami lihat dan kami perhatikan dari fraksi-fraksi terkait beberapa hal yang memang ini sangat beririsan dengan keberadaan pariwisata kita di Bali secara umum dan Badung khususnya,” ujar Adi Arnawa.
Ia mengatakan berbagai masukan DPRD berkaitan erat dengan tantangan yang dihadapi Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata. Persoalan kemacetan, estetika penataan kabel utilitas, pengelolaan sampah, banjir, hingga keamanan menjadi isu yang harus ditangani secara berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah juga mencermati masukan terkait maraknya keberadaan ojek daring ilegal yang dinilai perlu ditertibkan agar tidak mengganggu ketertiban dan aktivitas pariwisata.
“Termasuk juga adanya indikasi bahwa banyaknya ojek-ojek online yang liar yang memang harus ditertibkan. Terhadap semua itu, apa yang disampaikan oleh fraksi catatan-catatan tadi tentu saya selaku pemerintah tentu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD. Yang pertama yang sudah menyetujui, yang kedua memberikan beberapa saran-saran kepada kami pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat. Tentu kami eksekutif akan segera melakukan langkah-langkah seperti itu juga dan dan terbukti juga mungkin bahwa saat ini sedang on progress sekarang beberapa infrastruktur yang kami sedang bangun,” jelasnya.
Bupati Adi Arnawa menegaskan pemerintah daerah akan menjadikan seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi dalam menyempurnakan kebijakan dan program pembangunan.
Ia optimistis kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan memperkuat upaya menjaga daya saing pariwisata Badung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(nov/gb)
