GATRABALI.COM, BULELENG – DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat Pimpinan dan Anggota guna membahas finalisasi draf rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemerintah Daerah, menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara, menyoroti beberapa hal penting. Pertama, pihak Dewan Buleleng masih memandang perlu adanya kajian ekonomi makro yang lebih mendalam. Selain itu, terkait retribusi, evaluasi terhadap pengenaannya oleh dua instansi dianggap penting.
“Diperlukan juga untuk dibentuk tim independen bagi obyek-obyek retribusi,” ujar Susila dalam konfirmasinya pada Kamis, 18 April 2024.
Lebih lanjut, Susila menyoroti aspek belanja daerah yang dinilai berjalan dengan baik. Namun, realisasi belanja tak terduga masih dinilai kurang, hanya berkisar sekitar 13 persen dari komposisi yang ada. Hal ini menurutnya memerlukan solusi dengan pembuatan regulasi baru.
“Dewan Buleleng perlu mengaitkan dengan mandatory spending di sektor pertanian, sehingga dapat menjamin keberlanjutan pertanian sebagai salah satu sektor utama Buleleng,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, Susila mengakui bahwa masih diperlukan penyempurnaan terkait draf rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2023, sesuai masukan dari Pimpinan DPRD. Diharapkan, dengan adanya penyempurnaan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan ke depan dapat berjalan lebih baik lagi. (dna/gb)
