Rapat yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng itu membahas 12 usulan Ranperda. Namun, hanya 10 rancangan yang disetujui untuk diprioritaskan pada 2027, sementara dua usulan lainnya masih memerlukan kelengkapan dokumen dan penyesuaian sebelum dapat diproses lebih lanjut.
Ketua Bapemperda DPRD Buleleng, H. Mulyadi Putra, S.Sos., M.HI., mengatakan penyusunan Propemperda menjadi tahap penting untuk menentukan peraturan daerah yang perlu dibahas sesuai kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.
Salah satu perhatian dalam daftar usulan tersebut adalah pengaturan pemerintahan desa, terutama mengenai pemilihan perbekel dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Kedua Ranperda itu sebelumnya telah masuk dalam Propemperda 2026. Namun, pembahasannya belum bisa dilanjutkan karena regulasi yang menjadi dasar penyusunannya belum tersedia. Karena itu, kedua rancangan tersebut kembali diusulkan untuk masuk dalam agenda pembahasan tahun 2027.
Selain regulasi terkait desa, daftar Ranperda yang disepakati juga mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Usulan lainnya meliputi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024–2029, penyertaan modal kepada Jamkrida, serta pendirian badan usaha milik daerah (BUMD) di bidang minyak dan gas bumi.
“Dari total 12 Ranperda yang diusulkan, sebanyak 10 Ranperda disepakati untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2027,” kata Mulyadi.
Di luar daftar Propemperda tersebut, rapat juga membahas rencana pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng dengan skema tahun jamak atau multiyears.
Pembangunan gedung rumah sakit itu direncanakan berlangsung selama dua tahun anggaran, yakni 2027 dan 2028. Untuk mendukung rencana tersebut, diperlukan Ranperda tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Buleleng.
Ranperda itu diajukan di luar Propemperda 2027. Regulasi tersebut diperlukan sebagai dasar untuk memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah sebelum penganggaran dan pelaksanaan kontrak tahun jamak dilakukan.
Melalui pembahasan Propemperda ini, DPRD Buleleng dan pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun agenda pembentukan peraturan secara lebih terarah. Ranperda yang diprioritaskan nantinya akan dibahas sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan Kabupaten Buleleng.
Rapat tersebut turut dihadiri anggota Bapemperda DPRD Buleleng, Tim Ahli DPRD, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta undangan lainnya.(adv/gatrabali)



