GATRABALI.COM, DENPASAR – Sejumlah fraksi DPRD Provinsi Bali memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Catatan tersebut mencakup penurunan dana transfer pemerintah pusat, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pemerataan ekonomi, hingga penanganan krisis bahan bakar minyak (BBM).
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-55 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Rapat Utama DPRD Bali, Senin (26/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali I, Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III, Komang Nova Sewi Putra, serta dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta.
Rapat paripurna tersebut membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Daerah Provinsi Bali ditargetkan sebesar Rp5,72 triliun, sedangkan Belanja Daerah mencapai Rp6,19 triliun. Sejumlah fraksi menyoroti perlunya pengelolaan anggaran secara cermat agar program pemerintah tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah berbagai tantangan fiskal dan ekonomi.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ni Kadek Darmini, S.E., mengapresiasi jajaran eksekutif atas penyusunan Raperda APBD 2027. Namun, fraksi ini menekankan pentingnya akuntabilitas fiskal, kehati-hatian dalam menetapkan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta pengujian kelayakan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD).
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong percepatan penanganan krisis energi dan bahan pokok agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami meminta agar pemerintah daerah benar-benar cermat dan hati-hati dalam mengelola proyeksi SiLPA serta memastikan setiap penyertaan modal BUMD memberikan kontribusi riil bagi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat,” tegas Ni Kadek Darmini
Sementara itu, Fraksi Gerindra-PSI melalui Gede Harja Astawa, S.H., M.H., menyoroti persoalan pemerataan ekonomi di tengah kondisi makroekonomi Bali yang dinilai tampak baik. Fraksi ini juga mencermati penurunan dana transfer pemerintah pusat, kenaikan target Pungutan Wisatawan Asing (PWA), kesejahteraan tenaga kerja, serta penanganan krisis BBM yang sempat meresahkan masyarakat.
Menurut fraksi tersebut, kondisi ekonomi secara makro perlu diimbangi dengan upaya nyata untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Bali.
“DPRD tidak boleh hanya menjadi lembaga stempel bagi kebijakan pemerintah. Yang benar harus dikatakan benar, dan persoalan krusial seperti pemerataan ekonomi serta krisis BBM di lapangan harus diselesaikan dengan langkah nyata, bukan sekadar administratif,” ujarnya.
Fraksi Partai Golkar melalui Drs. I Wayan Gunawan, M.AP., mendorong agar APBD 2027 diarahkan untuk memberikan stimulus bagi sektor riil dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara.
Golkar juga mengusulkan pembentukan Badan Koordinasi Penanganan dan Ketahanan Pasokan BBM Provinsi Bali untuk mengantisipasi potensi kelangkaan energi pada masa mendatang. Usulan tersebut menjadi salah satu perhatian fraksi dalam mendorong penguatan koordinasi dan ketahanan pasokan energi di Bali.
“Struktur belanja harus benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat untuk mengatasi disparitas wilayah, bukan sekadar formalitas birokrasi. Kami mendorong pembentukan badan khusus untuk mengamankan pasokan energi di Bali,” ungkap I Wayan Gunawan.
Adapun Fraksi Partai Demokrat-NasDem melalui I Komang Wirawan, S.H., mengkritisi penurunan dana transfer pemerintah pusat, berkurangnya alokasi belanja modal, serta anggaran pendidikan. Fraksi ini meminta agar perubahan alokasi anggaran tersebut diantisipasi sehingga tidak mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Selain itu, fraksi tersebut menuntut evaluasi terhadap tata kelola distribusi BBM menyusul persoalan kelangkaan yang terjadi sebelumnya. Peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan milik pemerintah provinsi juga menjadi perhatian dalam pandangan umum yang disampaikan.
“Penurunan dana transfer pusat dan alokasi belanja modal harus diantisipasi agar tidak mengorbankan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Tata kelola distribusi BBM serta fasilitas rumah sakit rujukan juga wajib segera dievaluasi,” tegas I Komang Wirawan.
Berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Bali tersebut menjadi bahan dalam pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Secara umum, fraksi-fraksi menyatakan komitmen untuk melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku demi mendukung pengelolaan anggaran daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(ri/gatrabali)
 tentang APBD 2027){kind=link}