GATRABALI.COM, BULELENG – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng meluncurkan JOSS Buleleng (Jaringan Operasional Sekolah Kesetaraan), sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Peluncuran dan sosialisasi platform tersebut berlangsung secara luring di Aula Disdikpora Kabupaten Buleleng, Kamis, 10 September 2026, dan diikuti secara daring oleh perangkat daerah, pemerintah desa, serta satuan pendidikan kesetaraan di seluruh Kabupaten Buleleng.
Peluncuran JOSS Buleleng menjadi tindak lanjut Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/254/HK/2026 tentang Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Buleleng. Platform ini menggabungkan sejumlah layanan dalam satu sistem, mulai dari data ATS, informasi pendidikan, koordinasi lintas sektor, hingga pendaftaran pendidikan kesetaraan secara daring.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Ida Bagus Gede Surya Bharata mengatakan JOSS Buleleng merupakan proyek perubahan yang dihadirkan untuk menjawab kebutuhan teknis dalam pelaksanaan kebijakan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Buleleng.
“JOSS Buleleng merupakan akronim dari Jaringan Operasional Sekolah Kesetaraan. Platform ini kami hadirkan sebagai salah satu support system untuk melakukan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Buleleng secara lebih intensif, terintegrasi, dan berbasis teknologi,” ujar Surya Bharata.
Menurutnya, keberadaan JOSS Buleleng bukan hanya untuk mendata anak tidak sekolah. Platform tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah maupun belum menuntaskan wajib belajar 13 tahun.
Informasi mengenai pendidikan kesetaraan mulai Paket A, Paket B hingga Paket C dapat diakses melalui platform tersebut. Pemerintah desa dan para pemimpin masyarakat juga dapat mengetahui warga di wilayahnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah untuk kemudian diarahkan mengikuti pendidikan kesetaraan.
“Melalui JOSS Buleleng, masyarakat dan pemerintah desa dapat mengetahui siapa saja warga yang belum menuntaskan sekolahnya dan langsung mendapatkan akses layanan pendidikan kesetaraan sesuai jenjang dan usianya,” katanya.
Saat ini, sebanyak 14 satuan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Buleleng telah terintegrasi dengan sistem JOSS Buleleng. Platform tersebut memuat informasi terkait lembaga penyelenggara, data peserta didik aktif Paket A, Paket B, dan Paket C, kurikulum pembelajaran, serta mekanisme pendaftaran daring yang terbuka dan akuntabel.
Surya Bharata menjelaskan, JOSS Buleleng hadir salah satunya karena masih rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan yang dipengaruhi oleh kesenjangan informasi mengenai layanan pendidikan.
“Layanan ini hadir untuk memberikan akses informasi yang cepat, transparan, dan terpadu kepada seluruh masyarakat. Hambatan informasi yang selama ini menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses pendidikan kesetaraan kita potong melalui JOSS Buleleng,” tegasnya.
Data yang tersedia dalam JOSS Buleleng akan diperbarui secara berkala. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai sebaran satuan pendidikan kesetaraan, layanan yang tersedia, serta proses pendaftaran.
Untuk memperluas pemanfaatannya, Disdikpora Kabupaten Buleleng akan melanjutkan sosialisasi bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, pemerintah desa, serta berbagai lembaga terkait.
“Kami berharap seluruh stakeholder terus berkolaborasi sehingga masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan dapat segera terlayani melalui pendidikan kesetaraan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Surya Bharata juga memperkenalkan SPAT SIKU (Sistem Penanganan Anak Tidak Sekolah Secara Inklusif Menuju Buleleng Bebas ATS). Sistem tersebut merupakan penanganan ATS yang mengintegrasikan enam sistem layanan, termasuk JOSS Buleleng.
Berdasarkan data Disdikpora, jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Buleleng saat ini mencapai sekitar 8.077 anak. Seluruhnya akan diidentifikasi berdasarkan kondisi riil di lapangan sehingga penanganan dan layanan pendidikan yang diberikan dapat sesuai kebutuhan.
Penanganan ATS diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Upaya tersebut diharapkan berdampak terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng.
Melalui JOSS Buleleng, Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, merata, transparan, dan berbasis teknologi, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Buleleng Bebas Anak Tidak Sekolah.(adv/gatrabali)
 Kabupaten Buleleng meluncurkan JOSS Buleleng (Jaringan Operasional Sekolah Kesetaraan)){kind=link}