GATRABALI.COM, DENPASAR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali terus berupaya memperkuat kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat di Pulau Dewata melalui inovasi yang dinamakan Sinergitas Pelaksanaan Pendidikan Politik (SIP-POL).
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Made Artanegara SSTP, M.Si mengatakan SIP-POL dirancang sebagai ruang kolaborasi antara Kesbangpol Bali, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), serta partai politik penerima hibah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali.
“Tujuannya jelas, yakni untuk membangun pemahaman politik masyarakat yang sehat, cerdas, dan berintegritas,” kata Artanegara saat dikonfirmasi di Denpasar, pada Rabu, 10 September 2025.
Sebagai langkah awal pembentukan SIP-POL, Artanegara telah memimpin rapat koordinasi pada Selasa, 9 September 2025, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Rapat ini menghasilkan kesepakatan penting berupa penandatanganan berita acara pelaksanaan SIP-POL di Provinsi Bali.
“Kami ingin pendidikan politik tidak hanya menjadi agenda formal tahunan, tetapi sebuah gerakan bersama yang berkesinambungan. SIP-POL hadir untuk menjembatani sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Artanegara.
Gebrakan ini juga lahir dari fenomena selama ini pendidikan politik sering terjebak dalam seremoni tanpa dampak nyata di akar rumput. SIP-POL diharapkan mampu memecah kebuntuan tersebut dengan menghadirkan pola baru, kolaborasi lintas institusi demi demokrasi yang lebih substansial, bukan sekadar prosedural.
Ke depan, tambah Arthanegara, SIP-POL akan dijalankan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi tatap muka, forum dialog, hingga pemanfaatan media digital agar pesan pendidikan politik lebih inklusif dan menyentuh generasi muda.
Dengan adanya kesepakatan bersama ini, publik menaruh harapan besar agar inovasi SIP-POL tidak sekadar berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar menjadi motor penggerak demokrasi yang sehat dan partisipatif di Bali.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, mendukung sinergi dalam pelaksanaan pendidikan politik yang digagas Badan Kesbangpol Bali dengan penekanan pemanfaatan dana bantuan politik dominan untuk pendidikan politik, serta pelaksanaan kegiatan rutin minimal sekali sebulan di hotel maupun desa/kelurahan melibatkan masyarakat.
Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Bali Gede Sutrawan menekankan transparansi anggaran di dinas terkait, kepolisian, pemanfaatan teknologi digital (zoom) untuk efisiensi, serta dukungan pelaksanaan kegiatan bersama pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan partai politik.
Dukungan penuh terhadap lahirnya SIP-POL juga dilontarkan perwakilan partai politik yang hadir, seperti disampaikan perwakilan Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PSI.
Perwakilan partai politik tersebut mengaku siap bersinergi dengan Badan Kesbangpol dan penyelenggara pemilu. Mereka berkomitmen meningkatkan pemanfaatan dana bantuan politik untuk pendidikan politik dengan target pengalokasian yang bervariasi antara 51% hingga hampir 90%, serta berencana melibatkan eksternal seperti narasumber akademisi.
Pada 2025, sebagian besar masih melaksanakan pendidikan politik secara internal. Semua pihak sepakat mendorong sinergi dan peningkatan efektivitas program pendidikan politik melalui kolaborasi lintas lembaga dan teknologi. (ism/gb)
