GATRABALI.COM, GIANYAR – Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong pembangunan rendah emisi melalui penetapan enam kawasan sebagai Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika.
Kebijakan tersebut dibarengi dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan dan Implementasi Kerthi Bhumi Satwika Tahun 2026–2030.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk menyelaraskan perlindungan lingkungan, pengembangan ekonomi hijau, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Bali.
Penetapan enam kawasan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 912/04-B/HK/2026 yang ditetapkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada Selasa (Anggara Umanis, Wayang), 6 Oktober 2026.
Adapun enam kawasan yang ditetapkan meliputi Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Kota Denpasar.
Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani di Pura Er Jeruk, Sabtu (Saniscara Kliwon, Wayang), 10 Oktober 2026, bertepatan dengan Rahina Tumpek Wayang.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Bali bersinergi dengan Pemerintah Kota Denpasar serta Pemerintah Kabupaten Badung, Gianyar, dan Klungkung. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa Kerthi Bhumi Satwika tidak sebatas penetapan kawasan, tetapi menjadi bagian dari perubahan arah pembangunan Bali agar pertumbuhan ekonomi dan pariwisata tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan.
“Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar nama sebuah kawasan, melainkan arah perubahan cara kita membangun Bali. Kita harus memastikan bahwa kemajuan ekonomi dan pariwisata berjalan seimbang dengan pelindungan lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat,” tegas Koster.
Penetapan kawasan rendah emisi ini diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang dan program sektoral, terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, mempercepat penggunaan energi bersih, mengembangkan transportasi ramah lingkungan, serta melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Masing-masing kawasan memiliki fokus pengembangan sesuai karakteristiknya. Ubud diarahkan untuk memperkuat pariwisata berbasis budaya dan lingkungan, sedangkan Kepulauan Nusa Penida difokuskan pada keberlanjutan ekosistem kepulauan dan pesisir.
Sementara itu, Nusa Dua, Kuta, dan Sanur menjadi kawasan strategis untuk penerapan pariwisata ramah lingkungan. Adapun Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Kota Denpasar diarahkan untuk memadukan pelestarian kawasan bersejarah dengan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Upaya pengurangan emisi juga menyasar sektor energi, transportasi, industri pariwisata, dan pengelolaan limbah. Program yang dijalankan akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, potensi lokal, serta kemampuan setiap pemerintah daerah.
Kebijakan ini turut menjadi respons terhadap berbagai tantangan pembangunan di Bali, seperti peningkatan mobilitas masyarakat, kebutuhan energi, aktivitas perkotaan, persoalan sampah, perubahan fungsi ruang, hingga dampak perubahan iklim.
Pelaksanaan Kerthi Bhumi Satwika mengacu pada lima pilar strategis yang saling berkaitan.
Pilar pertama adalah Energi Hijau, melalui percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, pengembangan pembangkit listrik berbasis energi bersih, serta peningkatan efisiensi energi.
Pilar kedua, Transportasi Hijau, diwujudkan melalui pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, transportasi ramah lingkungan, dan infrastruktur pendukung untuk menekan emisi dari sektor transportasi.
Pilar ketiga adalah Ekosistem Hijau, yang mencakup peningkatan kualitas tutupan lahan, rehabilitasi hutan dan ruang terbuka hijau, perlindungan kawasan pesisir, mangrove, terumbu karang, serta padang lamun. Pengelolaan sampah berbasis sumber dan penerapan ekonomi sirkular juga menjadi bagian dari pilar ini.
Pilar keempat, Industri Pariwisata Hijau, berfokus pada penerapan praktik pariwisata ramah lingkungan, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta pengembangan destinasi wisata yang berbudaya, berkualitas, dan berkelanjutan.
Pilar kelima adalah Masyarakat Hijau, melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mengembangkan kegiatan ekonomi hijau berbasis kearifan lokal.
Kelima pilar tersebut menjadi landasan pelaksanaan program lintas sektor yang diharapkan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan emisi, peningkatan kualitas lingkungan, dan kehidupan masyarakat.
Koster menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak cukup dinilai dari penetapan kawasan maupun penandatanganan kesepakatan. Konsistensi pelaksanaan di lapangan menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.
Pemerintah Provinsi Bali akan memperkuat koordinasi dan penyelarasan kebijakan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota diharapkan menyusun program berdasarkan karakteristik wilayah dan kemampuan fiskal masing-masing.
Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung kerja sama teknis, program prioritas, penganggaran, penyediaan infrastruktur, pembagian tanggung jawab, serta indikator kinerja yang jelas.
Selain pemerintah daerah, pelaksanaannya juga membutuhkan keterlibatan pelaku usaha pariwisata, desa adat, komunitas, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat. Dengan demikian, kawasan rendah emisi diharapkan berkembang menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.
Implementasi Kerthi Bhumi Satwika periode 2026–2030 akan diselaraskan dengan arah pembangunan daerah dan peta jalan pelaksanaannya. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta menentukan langkah perbaikan agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kerthi Bhumi Satwika merupakan bagian dari pelaksanaan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang berlandaskan nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Nilai tersebut menempatkan kesucian dan keharmonisan alam, manusia, serta kebudayaan sebagai dasar pembangunan Bali.
Kebijakan ini juga sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Arah pembangunan jangka panjang tersebut menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan kualitas kehidupan bagi generasi mendatang.
Penandatanganan kesepakatan yang bertepatan dengan Rahina Tumpek Wayang turut menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Sad Kerthi dalam pembangunan Bali. Keenam nilai tersebut meliputi Atma Kerthi, yaitu penyucian dan pemuliaan atman atau jiwa; Segara Kerthi, penyucian dan pemuliaan laut dan pantai; Danu Kerthi, penyucian dan pemuliaan sumber air; Wana Kerthi, penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan; Jana Kerthi, penyucian dan pemuliaan manusia; serta Jagat Kerthi, penyucian dan pemuliaan alam semesta.
“Tanah, air, hutan, laut, udara, ruang hidup, serta seluruh ekosistem Bali harus kita jaga. Inilah esensi Sad Kerthi dan semangat yang ingin kita teguhkan melalui Kerthi Bhumi Satwika,” tegas Gubernur Koster.
Melalui penetapan enam kawasan dan penerapan lima pilar strategis, Pemerintah Provinsi Bali berupaya mendorong pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pengurangan emisi, perlindungan ekosistem, penguatan ekonomi hijau, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kerthi Bhumi Satwika diharapkan menjadi langkah nyata untuk mewujudkan Bali yang hijau, bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga warisan alam dan budaya Bali untuk 100 tahun mendatang.(ism/gatrabali)
