spot_img
BerandaBaliOJK Perkuat Pengawasan Asuransi ASEAN, Bidik Pemasaran Asuransi Ilegal Lintas Negara

OJK Perkuat Pengawasan Asuransi ASEAN, Bidik Pemasaran Asuransi Ilegal Lintas Negara

GATRABALI.COM, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan pengawasan industri asuransi lintas negara di kawasan ASEAN dan memperkuat kolaborasi dan koordinasi antarregulator sektor keuangan untuk membangun ekosistem industri asuransi yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan.

Langkah ini dinilai mendesak di tengah meningkatnya risiko global, pesatnya transformasi digital, serta maraknya potensi pemasaran produk asuransi tanpa izin melalui kanal digital.

Komitmen tersebut mengemuka dalam penyelenggaraan 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting di Bali, Rabu, 18 November 2026.

Forum yang dihadiri lebih dari 200 peserta dari 11 negara anggota ASEAN ini menjadi momentum memperkuat koordinasi regulator dan pelaku industri asuransi di kawasan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan ketahanan industri asuransi ASEAN tidak bisa dibangun secara sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi erat antarregulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan untuk menghadapi ketidakpastian global serta risiko transformasi digital.

“Untuk memperkuat ekosistem asuransi ASEAN, kita membutuhkan kerja sama yang lebih erat serta penguatan kolaborasi di antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh kawasan,” ujar Friderica saat membuka pertemuan tersebut.

Menurutnya, sejumlah agenda strategis menjadi perhatian bersama, mulai dari asuransi kendaraan bermotor lintas batas, penelitian risiko bencana, hingga penguatan kerja sama antarasosiasi asuransi di ASEAN.

Baca Juga  BPD Bali Dinilai Berkontribusi Besar, Pemkab Buleleng Ajukan Ranperda Penyertaan Modal

Salah satu isu penting yang turut dibahas adalah program penjaminan polis di Indonesia yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2028 sesuai amanat undang-undang. Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perlindungan pemegang polis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK sekaligus Ketua AIRM, Ogi Prastomiyono, menilai kerja sama lintas negara menjadi kebutuhan mendasar karena risiko industri asuransi tidak mengenal batas geografis.

Risiko pada sektor asuransi jiwa, kesehatan, maupun asuransi kerugian dapat terjadi di berbagai negara dan berdampak terhadap stabilitas industri secara regional.

“Risiko itu tidak mengenal batas negara, jadi risiko life, kesehatan, kemudian juga kerugian itu dapat terjadi di mana-mana. Kita sebagai negara ASEAN itu saling terkait karena di industri asuransi itu kolaborasi sangat penting, bukan berkompetisi, tetapi berbagi risiko,” kata Ogi.

Ia menambahkan, penguatan kolaborasi juga penting bagi industri reasuransi. Pasalnya, kawasan ASEAN termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana sehingga membutuhkan mekanisme pembagian risiko dan dukungan kapasitas reasuransi yang lebih kuat.

OJK juga menyoroti persoalan pemasaran dan distribusi produk asuransi lintas negara yang tidak memiliki izin, terutama melalui platform digital. Penguatan koordinasi antarotoritas diperlukan agar praktik pemasaran ilegal dapat diawasi dan ditindak sesuai ketentuan hukum masing-masing negara.

Baca Juga  Pekenan Galungan OJK Bali Jadi Tempat Berburu Kebutuhan Upacara dengan Harga Terbaik

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus pemegang keketuaan AIRM mendorong pembahasan sejumlah agenda strategis yang berpengaruh terhadap masa depan industri asuransi ASEAN.

Agenda tersebut mencakup pengembangan keuangan berkelanjutan dan ASEAN Taxonomy, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dalam pengawasan asuransi, penguatan program penjaminan polis, kerja sama pengawasan lintas negara, serta pembiayaan dan asuransi risiko bencana.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, menilai kolaborasi regional menjadi faktor penting untuk menjaga ketahanan industri sekaligus melindungi kepentingan pemegang polis.

Menurut Herman, ketidakpastian global dan percepatan digitalisasi terus mengubah lanskap industri asuransi. Karena itu, regulator negara-negara ASEAN perlu memperkuat koordinasi agar industri tetap mampu berkembang tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen.

“Ketidakpastian global dan pesatnya digitalisasi terus membentuk kembali lanskap industri asuransi. Oleh karena itu, kerja sama regional menjadi sangat penting untuk memperkuat ketahanan, melindungi pemegang polis, serta memastikan keberlanjutan ekosistem asuransi dalam jangka panjang,” ujarnya.

Libatkan 11 Negara ASEAN

Baca Juga  Digitalisasi Jadi Pilar Ekonomi Baru, OJK Tekankan Pentingnya Tata Kelola dan Kepercayaan

Penyelenggaraan 29th AIRM dan 52nd AIC berlangsung dalam rangkaian pertemuan industri dan regulator asuransi ASEAN pada 16–19 November 2026.

Kegiatan ini turut mencakup 15th ASEAN Insurance Congress dan Joint Plenary Meeting AIRM dan AIC, dengan partisipasi regulator, perusahaan asuransi, asosiasi industri, serta lembaga mitra dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste.

Sejumlah isu industri turut dibahas dalam pertemuan AIC, meliputi perkembangan asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, takaful, asuransi kesehatan, pendidikan asuransi, hingga berbagai inisiatif kerja sama industri.

Rangkaian kegiatan juga melibatkan ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI), Global Asia Insurance Partnership (GAIP), serta kelompok kerja Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) yang membahas penguatan pembiayaan dan perlindungan terhadap risiko bencana.

Melalui forum ini, OJK berharap koordinasi antarregulator ASEAN tidak berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi berlanjut pada langkah konkret dalam memperkuat pengawasan, mencegah praktik asuransi ilegal, meningkatkan perlindungan pemegang polis, serta memperluas akses masyarakat terhadap produk asuransi.

Tantangan industri asuransi ke depan bukan hanya soal pertumbuhan bisnis, tetapi juga kemampuan regulator memastikan inovasi digital berjalan seiring dengan transparansi, tata kelola, dan perlindungan konsumen.(ism/gatrabali)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments