GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen memperkuat budaya kerja berbasis kinerja dan akuntabilitas.
Hal ini dibuktikan melalui penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025 kepada seluruh perangkat daerah, yang berlangsung di Graha Sewaka Dharma, Jumat (4/7/2025).
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara secara langsung menyerahkan piagam penghargaan kepada lima OPD dengan peningkatan kinerja terbaik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan keluar sebagai perangkat daerah dengan lonjakan nilai SAKIP tertinggi, disusul Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi di posisi kedua, Camat Denpasar Utara di urutan ketiga, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di posisi keempat, serta Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan pada peringkat kelima.
Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara menegaskan bahwa capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program kerja secara terukur dan bertanggung jawab.
“Ini bukan sekadar penilaian administratif, tapi sebagai refleksi sejauh mana OPD mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Target kita jelas, Denpasar harus bisa meraih predikat SAKIP ‘A’,” tegas Jaya Negara.
Selain penyerahan piagam, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan Internal Audit Charter (IAC) atau Piagam Audit Internal, sebagai bentuk penguatan sistem pengawasan dan kontrol intern melalui Inspektorat Kota Denpasar.
Menurut Wali Kota, Piagam Audit Internal perlu dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pimpinan OPD agar menjadi rujukan dalam mendukung fungsi pengawasan internal yang efektif dan terarah, terutama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Saya berharap ini tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tapi menjadi dasar kerja APIP untuk menjalankan pengawasan yang kredibel dan berintegritas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih menyampaikan bahwa hasil evaluasi SAKIP juga menjadi dasar dalam menyusun sistem insentif dan disinsentif di lingkungan Pemkot. Hal ini selaras dengan rekomendasi Kementerian PAN-RB agar capaian kinerja didorong melalui pendekatan reward and punishment yang jelas dan objektif.
Ia juga menegaskan bahwa Piagam Audit Intern yang disahkan akan memperkuat koordinasi antara pengawas internal dan seluruh jajaran perangkat daerah, terutama dalam pelaksanaan program MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) oleh KPK.(gb)
 tahun 2025 kepada seluruh perangkat daerah){kind=link}