GATRABALI.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik melalui Sosialisasi Keterbukaan Informasi bagi Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah se-Kabupaten Buleleng.
Kegiatan ini digelar di Gedung Rapat Unit IV, Rabu, 10 Desember 2025, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng yang diwakili Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Gusde Mahardika.
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Kegiatan menghadirkan narasumber berkompeten, yakni Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, I Wayan Adi Aryanta, dan Presiden Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB), Putu Nova Anita Putra.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfosanti menyampaikan bahwa peran PPID semakin strategis seiring transformasi pelayanan publik berbasis data. Admin PPID menjadi garda terdepan dalam pengelolaan dokumentasi, pembaruan Daftar Informasi Publik, serta pelayanan permohonan informasi masyarakat.
Pemkab Buleleng juga mengapresiasi partisipasi seluruh badan publik dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.
“Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Dalam paparannya, I Wayan Adi Aryanta menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi utama pemerintahan yang demokratis. Keterbukaan bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga kunci membangun kepercayaan publik.
“Badan publik harus memastikan informasi terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Putu Nova Anita Putra menyoroti pentingnya kolaborasi antara PPID dan media. Ia menekankan bahwa keterbukaan data memungkinkan masyarakat memahami kinerja pemerintah secara objektif sekaligus meminimalkan potensi sengketa informasi.
“Keterbukaan informasi yang jelas dan mudah dipahami akan meningkatkan literasi publik dan menjaga akurasi berita,” ujarnya.
Sosialisasi ini menjadi langkah strategis Pemkab Buleleng dalam memperkuat tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah dan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. (adv/gb)
