GATRABALI.COM, DENPASAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-53 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (25/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua I I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III I Komang Nova Sewi Putra, serta dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster.
Laporan pendapat akhir dewan dibacakan Koordinator Pembahasan Raperda Perubahan APBD, Gede Kusuma Putra. Dalam laporannya, Kusuma menjelaskan rancangan perubahan APBD 2026 didesain mengalami defisit sebesar Rp739,409 miliar. Angka tersebut turun Rp103,188 miliar dibandingkan defisit pada APBD induk.
“Karena penyusunan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026 didesain defisit Rp739 miliar lebih, tentu diperlukan pembiayaan daerah netto sebesar Rp739 miliar lebih,” ujar Kusuma saat membacakan laporan dewan.
Dari sisi pendapatan, target pada rancangan perubahan APBD meningkat menjadi Rp6,800 triliun lebih, atau bertambah Rp141,042 miliar dibandingkan target dalam APBD induk.
Sementara itu, belanja daerah disesuaikan menjadi Rp7,539 triliun lebih, meningkat Rp37,854 miliar dari alokasi awal.
Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan daerah netto berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,502 triliun yang bersumber dari SiLPA TA 2025 audited serta pinjaman daerah. Angka tersebut dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp763,464 miliar untuk penyertaan modal dan cicilan utang.
Setelah menyepakati struktur perubahan APBD 2026, DPRD Bali menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Bali.
Salah satunya terkait upaya meningkatkan pendapatan daerah. Kusuma mendorong peningkatan jiwa kewirausahaan di tingkat pimpinan perangkat daerah agar potensi pendapatan baru dapat terus digali, termasuk melalui pengelolaan aset daerah.
“Mengingat keperluan dana untuk melaksanakan pembangunan yang selalu meningkat setiap tahun, kami dewan tidak henti-henti untuk mengingatkan dan mendorong Pemerintah Provinsi Bali guna terus menggali dan menciptakan sumber-sumber pendapatan yang baru termasuk pengelolaan semua aset yang ada,” tegas Kusuma.
Menurutnya, semangat kewirausahaan dalam menggali sumber pendapatan tidak semestinya hanya dimiliki kepala daerah, tetapi juga perlu diterapkan oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jiwa entrepreneurship sudah seharusnya tidak hanya dimiliki seorang Kepala Daerah, tetapi semua Kepala OPD juga harus mengikutinya,” tambahnya.
DPRD Bali juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi Desa Adat dan Subak yang mencapai kisaran Rp500 miliar setiap tahun. Evaluasi tersebut dinilai diperlukan agar pendistribusian bantuan dapat berlangsung lebih adil dan efektif.
“Desa Adat dan Subak punya kemampuan dan beban yang berbeda, rasanya tidak ada keadilan jika diberikan BKK yang jumlahnya sama. Dana kisaran 500 miliar tiap tahun untuk Desa Adat dan Subak se-Bali sudah saatnya dipikirkan untuk terdistribusi secara efektif,” ujar Kusuma.
Di bidang sosial, DPRD Bali mendorong Gerakan Bersama menjadi Bapak atau Ibu Asuh bagi sekitar 150 ribu jiwa penduduk miskin di Bali. Gerakan tersebut diharapkan melibatkan pejabat eselon dua serta anggota dewan untuk membantu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mendukung pencapaian target bebas rumah tidak layak huni pada 2029.
Selain itu, dewan meminta Pemprov Bali lebih tegas dalam menegakkan Peraturan Gubernur terkait perlindungan serta penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Hal tersebut disampaikan karena aturan tersebut dinilai masih kerap diabaikan dalam pelaksanaannya di lapangan.(ri/gatrabali)
 Provinsi Bali menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026){kind=link}