Sekda Denpasar Alit Wiradana Buka Rakor Penanganan PMI-NP dan TPPO

 

GATRABALI.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I.B Alit Wiradana membuka Rapat Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI -NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) antara Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dengan Organisasi Internasional dan Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan Dilaksanakan Di The Trans Resort Hotel, Pada Kamis (8/6). 

Hadir sejumlah kalangan mulai dari jajaran Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan HAM RI hingga perwakilan OPD dan Lurah di Kota Denpasar. Turut memberikan sambutan diantaranya Analis Keimigrasian Ahli Utama, Rochadi Iman Santoso dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Sugito. 

Sekda Kota Denpasar, I.B Alit Wiradana  menyampaikan selamat datang kepada peserta Rapat. “Kami menyadari dengan meningkatnya pengangguran pasca Pandemi Covid -19 lalu, para pencari kerja atau pekerja yang dirumahkan secara bertahap mulai bekerja. Dengan era globaliasi dan digitalisasi banyak informasi lowongan tersedia yang diinformasikan melalui media sosial. 

“Kondisi inilah sering dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab.  Tapi bila calon pekerja salah mendapatkan informasi pekerjaan dan tidak melalui sumber resmi tentu ini yang sering menjadi masalah setelah mendapat pekerjaan, isu yang sering muncul  adalah banyak kasus tindak pidana perdagangan orang. 

Baca Juga  Kecelakaan Maut, Mobil Hantam Sepeda Motor di Desa Gunaksa¬†

Tindak pidana perdagangan orang ini merupakan kejahatan kemanusiaan dengan akar penyebab masalah yang kompleks, modus serta cara yang digunakan sangat beragam dan terus berkembang, serta melibatkan sindikasi lintas daerah  dan lintas negara.

Demikian juga disaat terjadi korban perdagangan orang, penanganannya diperlukan kolaborasi sebagai sebuah tim untuk dapat melindungi hak-hak korban dan saksi, serta penegakan hukum bagi pelaku. 

Koordinasi serta membuat sistem data yang terintegrasi antara pusat – daerah sangat diperlukan dalam memudahkan mengambil keputusan. Oleh sebab itu, untuk memberantas TPPO perlu sinergitas untuk memberikan jaminan perlidungan sosial, hukum, ekonomi sebelum berkerja, selama bekerja dan setelah bekerja” tegas Alit Wiradana

Sementara Kakanwil Kemenkum-HAM Bali dalam sambutannya yang diwakili oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Sugito mengatakan kegiatan ini atas kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dan Pemerintah Kota Denpasar serta pihak lainnya. 

“Adapun kegiatan ini sebagai tindakan preventif serta untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan orang dan penyelundupan manusia, khususnya pencegahan pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta isu-isu lainnya terkait kebijakan Keimigrasian. 

Baca Juga  Sebanyak 1.126 Atlet Siap Berlaga dalam Porsenijar Bali, Wawali Arya Wibawa Pacu Semangat Atlet

Oleh sebab itu melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para pemangku kewenangan di Kota Denpasar serta pemahaman mengenai isu-isu kasus perdagangan orang dan penyelundupan manusia, sesuai amanat Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut” ujarnya. (gatra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *