Selasa, Juli 16, 2024
BerandaPendidikanSidang Lanjutan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Rektor Unud Hadirkan Dua Saksi

Sidang Lanjutan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Rektor Unud Hadirkan Dua Saksi

 

GATRABALI.COM, DENPASAR – Perjalanan kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) yang mengobok-obok Universitas Udayana (Unud) yang berujung Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Nyoman Gde Antara bersama tiga pejabat Unud lainnya dijadikan tersangka seiring waktu makin 'terang benderang' muncul ke publik baik dari keterangan saksi ahli maupun saksi fakta dalam berbagai persidangan Praperadilan di Pengadilan Negeri Denpasar.

Sementara dalam lanjutan sidang praperadilan terkait penetapan status tersangka Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Nyoman Gde Antara dalam kasus dugaan korupsi dana SPI Unud pada Jumat 28 April 2023 di ruang Cakra Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda keterangan saksi dan surat dari Termohon (Kejaksaan Tinggi Bali) dengan menghadirkan satu orang saksi fakta Andreanto dan satu orang saksi ahli seorang Dosen FH UKI bernama Hendri Jayadi.

Baca Juga  Hadiri Rakordikpora, Kadis Made Astika Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan dan Olahraga di Buleleng

Pada keterangan saksi fakta dari Kejaksaan Tinggi Bali, Andreanto menyampaikan, terkait penetapan status tersangka kepada Pemohon, dilakukan berdasarkan dengan barang bukti yang dimiliki. Dari hasil tersebut, pemohon dikenakan pasal 2 dan 3 serta pasal 12e. Menariknya, dalam keterangan saksi saat itu, Andreanto menyampaikan kalau ketika pemohon dijadikan tersangka, saksi menyatakan belum ada hasil audit yang menyatakan kerugian negara. 

Dalam hal ini, saksi Andreanto bersikukuh menyatakan kalau penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Ketika ditemui wartawan usai memberikan keterangan pada persidangan, Andreanto sebagai saksi fakta tidak mau berkomentar.

Baca Juga  Pj Bupati Buleleng Hadiri Pengukuhan Guru Besar STAHN Mpu Kuturan Singaraja

"Saya no komen, ini bukan ranah saya menjelaskan," katanya singkat. 

Sementara ditempat terpisah, Ahli Hukum Administrasi, Prof Dr I Wayan Parsa, yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) menyampaikan tentang kewenangan menetapkan kerugian negara bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Menurut Prof Wayan Parsa, lembaga BPK inilah yang memperoleh kewenangan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar. Apabila dari lembaga audit lain yang ditunjuk, boleh saja mereka menghitungnya namun yang mendeklarasikan atau yang menetapkan benar ada atau tidak kerugian negara itu tetap BPK. 

Baca Juga  Pj Gubernur Bali Hadiri Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali

"Lembaga lain boleh melakukan audit, namun yang mendeclare itu tetap kewenangan ada di BPK. Bila audit dilakukan oleh internal tanpa melibatkan BPK, ini tentu cacat kewenangan," kata Prof Wayan Parsa.

Sebelum adanya hasil dari BPK, lanjut Prof Wayan Parsa, maka Kejaksaan belum boleh menetapkan tersangka atau penetapan tersangka tidak sah.

"Untuk sahnya hasil audit itu harus ada 3 hal yang harus dipenuhi, yakni Kewenangan, Prosedur, dan Substansi. Satu saja itu tidak dipenuhi, tentu tidak sah," tegas Prof Wayan Parsa.(gatra)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments