GATRABALI.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mempersiapkan usulan produk hukum daerah secara lebih terencana untuk 2027.
Langkah ini dilakukan agar pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) dapat berjalan efektif, tepat waktu, serta sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.
Penekanan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, saat membuka evaluasi penyusunan produk hukum daerah Tahun 2026 sekaligus perencanaan pembentukan produk hukum daerah Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat RJ Bupati Buleleng, Jumat (13/11/2026).
Ariadi meminta OPD yang mengusulkan rancangan Perda memastikan seluruh persyaratan telah disiapkan sebelum proses pembahasan dimulai. Persyaratan tersebut meliputi naskah akademik, materi muatan, serta kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ia menegaskan, setiap usulan regulasi harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan memiliki urgensi bagi penyelenggaraan pemerintahan. OPD juga perlu mencermati kemungkinan perubahan peraturan yang dapat memengaruhi kelancaran pembahasan rancangan Perda.
“Harapan kami, usulan Perda untuk tahun 2027 benar-benar sudah siap dibahas. Jangan sampai sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, tetapi dalam prosesnya justru terkendala karena ada peraturan perundang-undangan di atasnya yang akan berubah. Hal seperti ini harus dipastikan sejak awal agar perencanaan lebih matang,” ujarnya.
Evaluasi tersebut juga menyoroti proses penyusunan sejumlah produk hukum daerah selama 2026 yang memerlukan waktu cukup lama. Beberapa regulasi prioritas untuk mendukung kebijakan pimpinan daerah bahkan belum diselesaikan sesuai harapan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ariadi meminta OPD pemrakarsa lebih aktif berkoordinasi dan segera menindaklanjuti hasil evaluasi. Setiap koreksi terhadap materi rancangan peraturan dari Bagian Hukum diharapkan segera diperbaiki agar tidak memperpanjang proses penyusunan.
“Jangan sampai ketika ada hasil evaluasi atau perbaikan materi, kemudian dibiarkan terlalu lama. Kami berharap OPD pemrakarsa segera menindaklanjuti setiap masukan sehingga proses penyusunan dan penetapan produk hukum daerah dapat berjalan lebih cepat,” tegasnya.
Menurut Ariadi, pembentukan produk hukum daerah tidak cukup hanya dengan memenuhi aspek penulisan dan administrasi. Substansi regulasi juga perlu dikaji secara cermat. Dalam hal ini, Bagian Hukum bersama Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah berperan menelaah materi yang diajukan agar sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Ia turut mengingatkan pimpinan OPD agar menguasai isi rancangan peraturan yang diusulkan. Pemahaman tersebut diperlukan karena rancangan regulasi akan dipaparkan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebelum melanjutkan tahapan berikutnya.
Keterlibatan langsung pimpinan OPD dalam pemaparan dinilai penting untuk memastikan substansi kebijakan dipahami dengan baik, khususnya regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Dalam prosesnya, rancangan produk hukum daerah juga harus melalui konsultasi teknis dengan OPD terkait di tingkat provinsi. Konsultasi disesuaikan dengan bidang yang diatur dalam rancangan dan dilengkapi berita acara sebagai persyaratan untuk tahapan selanjutnya.
Setelah itu, rancangan peraturan dilanjutkan ke proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum guna memastikan keselarasan substansi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui evaluasi penyusunan produk hukum daerah Tahun 2026 ini, Ariadi berharap koordinasi antara OPD pemrakarsa, Bagian Hukum, dan pihak terkait semakin optimal. Kesiapan dokumen, ketepatan materi, serta kecepatan menindaklanjuti masukan menjadi hal penting untuk diperhatikan sejak tahap perencanaan.
Dengan demikian, pembentukan Perda dan Perbup Kabupaten Buleleng Tahun 2027 diharapkan dapat berlangsung lebih lancar, menghasilkan regulasi yang berkualitas, serta mendukung kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.(adv/gatrabali)
 mempersiapkan usulan produk hukum daerah){kind=link}