GATRABALI.COM, BULELENG – Pada Kamis, 7 November 2024, suasana haru dan bahagia tercipta di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, saat Gubernur Bali 2018-2023, Wayan Koster, digendong dan diarak oleh warga Hindu dan Muslim setempat.
Apresiasi yang luar biasa diberikan oleh warga kepada Koster, yang telah berhasil menyelesaikan konflik agraria yang berlangsung selama 60 tahun di desa tersebut.
Konflik agraria di Desa Sumberklampok menjadi salah satu tantangan besar yang berhasil diselesaikan di bawah kepemimpinan Koster. Berkat perjuangannya, warga yang telah lama menantikan hak kepemilikan tanah pekarangan dan pertanian kini mendapatkan sertifikat hak milik yang sah.
“Sebagai bentuk terima kasih, warga Desa Sumberklampok bertekad untuk memenangkan pasangan Koster-Giri pada Pilkada Serentak 27 November 2024, dengan target 90 persen suara di daerah ini. Bahkan, mereka dengan lantang berteriak, ‘Seng Koster Seng Coblos,’ yang berarti ‘Tak ada Koster, Tak Coblos,'” ungkap Made Adnyana, salah seorang warga desa, yang menyatakan rasa terima kasihnya atas perjuangan Gubernur Koster dalam mengatasi masalah agraria.
Wayan Sawitrayasa, tokoh masyarakat setempat, menambahkan bahwa warga desa merasa sangat bahagia dengan kehadiran Koster pada hari ulang tahun desa yang jatuh pada tanggal 7 November 2024. Pada hari itu juga, prasasti sebagai bukti perjuangan Koster diterbitkan, menandakan bahwa pengurusan sertifikat tanah pekarangan dan pertanian yang telah ditunggu selama puluhan tahun akhirnya terwujud.
“Sertifikat tanah ini merupakan bukti konkret perjuangan Pak Koster, yang berhasil memberikan hak milik kepada kami. Kami sangat bahagia dan berharap seluruh masyarakat menggunakan hak pilih mereka dengan bijak saat Pilkada,” kata Wayan Sawitrayasa.
Gubernur Koster menjelaskan bahwa perjuangannya untuk menyelesaikan konflik agraria ini bermula dari keprihatinannya terhadap kondisi warga yang telah lama menunggu sertifikat tanah mereka. Tanah yang telah ditempati warga sejak tahun 1931 itu, akhirnya dapat disertifikasi pada periode pertama kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali.
“Saat itu, komprominya adalah 60 persen untuk warga dan 40 persen untuk pemerintah. Namun, setelah dihitung, saya memutuskan untuk memberikan 75 persen untuk warga dan 25 persen untuk Pemprov Bali. Saya juga membantu pengurusan sertifikat tanpa biaya melalui program prona,” jelas Koster.
Selain itu, Koster juga mengingatkan warga untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam sertifikat tanah mereka, yang tidak boleh dijual, melainkan hanya bisa dikontrak. Hal ini bertujuan agar tanah tersebut bisa diwariskan ke generasi selanjutnya dan tetap menjadi aset milik masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga merasa terharu menyaksikan kerukunan umat Hindu dan Muslim di Sumberklampok. Setiap tahun, umat Hindu dan Muslim di desa tersebut melakukan doa bersama di satu lokasi, Pura Perjuangan, yang menunjukkan persatuan dan toleransi antarumat beragama yang tinggi.
“Saya sangat terharu melihat umat Hindu dan Muslim melakukan persembahyangan bersama di satu lokasi. Ini adalah contoh nyata dari kerukunan yang patut kita jaga demi menjaga persatuan dan kesatuan Bali,” ujar Koster, yang juga menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai keagamaan, spiritual, dan alam Bali.
Dengan selesainya konflik agraria ini, warga Desa Sumberklampok berharap agar keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi desa lainnya di Bali, yang masih menghadapi masalah serupa. Koster berjanji untuk terus menyelesaikan konflik agraria di Bali, baik pada periode pertama maupun periode kedua kepemimpinannya.(gb)
