GATRABALI.COM, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada Selasa, 4 Maret 2025.
Rapat ini menjadi momen penting bagi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri), untuk menyampaikan pidato perdananya.
Dalam pidatonya yang di pimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, memaparkan visi dan strategi pembangunan Bali untuk lima tahun ke depan dengan mengusung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Mereka menegaskan komitmen untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam, manusia, serta kebudayaan Bali secara berkelanjutan.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua I Wayan Disel Astawa, Ida Gede Komang Kresana Budi, dan I Komang Nova Sewi Putra. Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Bali, mantan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, mantan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Forkopimda Bali, Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, serta Bupati/Wali Kota se-Bali. Selain itu, sejumlah pimpinan instansi vertikal turut hadir baik secara langsung maupun daring.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, yang akrab disapa Dewa Jack, menyampaikan selamat kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Februari 2025 lalu.
Ia berharap kepemimpinan Koster-Giri dapat membawa pembangunan Bali ke arah yang lebih fundamental dan komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan.
Dalam pidatonya, Gubernur Wayan Koster memberikan gambaran umum kondisi makro Bali hingga tahun 2024. Ia menyebutkan bahwa Bali memiliki 57 kecamatan, 636 desa, 1.500 desa adat, dan 80 kelurahan dengan luas wilayah 5.590 km². Jumlah penduduk mencapai 4,4 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,66% per tahun.
“Secara ekonomi, Bali telah pulih dari dampak pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,48%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,03%. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat menjadi Rp 67 juta per tahun dari Rp 58 juta pada 2019,” ungkapnya.
Koster juga menyoroti ketimpangan ekonomi antara wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sarbagita mencapai Rp 9,5 triliun (86%), sementara luar Sarbagita hanya Rp 1,5 triliun (14%). Ketimpangan ini terlihat dari jumlah hotel, restoran, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Sarbagita dibandingkan wilayah lainnya.
Sektor pariwisata masih menjadi andalan dengan kontribusi terhadap ekonomi Bali mencapai 66%. Pariwisata Bali menyumbang devisa sebesar Rp 107 triliun atau sekitar 44% dari total devisa pariwisata Indonesia.
“Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali pada tahun 2024 mencapai 6,4 juta orang, lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi,” ujarnya.
Namun, Koster menegaskan pentingnya transformasi ekonomi agar tidak bergantung sepenuhnya pada pariwisata.
Selain itu, ia juga menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi Bali, seperti alih fungsi lahan sawah, peningkatan sampah, kerusakan ekosistem, kemacetan, serta meningkatnya kasus narkoba dan prostitusi.
“Tantangan lainnya adalah praktik pembelian aset oleh orang asing dengan nama masyarakat lokal serta semakin berkurangnya kesempatan berusaha bagi warga lokal Bali,” paparnya.
Sebagai solusi, Koster memaparkan konsep pembangunan berbasis keseimbangan antara alam, manusia, dan budaya Bali yang disebut Genuine Bali. Konsep ini diterapkan melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan prinsip Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.
Pemerintah Bali juga menetapkan enam bidang prioritas pembangunan, meliputi adat dan budaya, kesehatan dan pendidikan, transformasi ekonomi, infrastruktur, lingkungan, serta digitalisasi dan keamanan.
Salah satu kebijakan dalam bidang adat dan budaya adalah melestarikan warisan kebudayaan Bali, termasuk menjaga eksistensi nama depan tradisional seperti Nyoman dan Ketut.
Di bidang infrastruktur, akan ada peningkatan konektivitas antarwilayah, termasuk pengembangan pelabuhan baru di Kusamba, Klungkung, serta percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai.
Sementara itu, untuk menjaga lingkungan, Bali berkomitmen menjadi pulau bebas sampah plastik sekali pakai dan menargetkan Net Zero Emission dengan mendorong penggunaan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Dalam menghadapi dinamika global dan nasional, Koster menegaskan perlunya instrumen hukum yang kuat dalam menata pembangunan. Sejumlah peraturan daerah akan segera dibentuk, termasuk pengendalian alih fungsi lahan, perlindungan pantai untuk kepentingan adat, serta penertiban usaha pariwisata. Upaya penertiban kendaraan berpelat luar Bali dan perilaku wisatawan asing yang tidak sesuai norma masyarakat juga menjadi perhatian serius.
“Sehubungan dengan itu, akan segera dibentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Pemprov Bali, Polda Bali, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan operasi penertiban,” ujar Koster.
Rapat paripurna ini menjadi awal dari perjalanan kepemimpinan Koster-Giri dalam menata pembangunan Bali menuju era baru yang lebih maju dan berkelanjutan. (gus/gb)
 Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025){kind=link}