GATRABALI.COM, DENPASAR – Dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok, Pemerintah Kota Denpasar terus menggencarkan sosialisasi bahaya merokok serta memperkuat penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemkot Denpasar menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna menyusun rencana strategis penguatan implementasi KTR. Rapat ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Harris Hotel & Convention, Selasa, 18 Maret 2025.
Hadir dalam kesempatan ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, Ketua Udayana Central dr. Putu Ayu Swandewi Astuti, Director Tobacco Control Vital Strategies Singapore Dr. Tara Singh Bam, serta perwakilan dari berbagai OPD terkait.
Wakil Wali Kota Denpasar, Arya Wibawa, mengungkapkan bahwa berbagai masalah kesehatan, seperti tuberkulosis, penyakit tidak menular, dan stunting, masih menjadi tantangan besar. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap permasalahan ini adalah tingginya angka perokok di Indonesia.
“Sebagai upaya pencegahan, Pemkot Denpasar telah memberlakukan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan membatasi iklan rokok di ruang publik. Kami juga telah meluncurkan program DESTAR (Denpasar Sehat Tanpa Asap Rokok) pada 19 Mei 2022 bekerja sama dengan berbagai pihak sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kesehatan masyarakat,” ujar Arya Wibawa.
Program DESTAR merupakan sinergi antara Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Universitas Udayana, Udayana Central, IAKMI Pengda Bali, serta didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dan TP PKK Kota Denpasar.
Selain mendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, program ini diharapkan dapat semakin memperkuat upaya menjadikan Denpasar sebagai kota sehat tanpa asap rokok.
Selain itu, Perda Nomor 7 Tahun 2013 telah menetapkan tujuh kawasan tanpa rokok, yakni tempat belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat bermain anak, sarana angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum lainnya. Dengan regulasi ini, diharapkan tercipta ruang publik yang bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat Denpasar.
“Kami terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk menormalisasi kawasan tanpa rokok serta mengubah pola pikir masyarakat. Tantangan masih ada, terutama dalam menghadapi pihak-pihak yang menghambat program ini. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi forum seperti ini karena dapat menjadi wadah bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Udayana Central dr. Putu Ayu Swandewi Astuti menyoroti peningkatan tren penggunaan rokok elektrik di Bali. Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja mengalami peningkatan signifikan, menjadikan Bali sebagai provinsi dengan angka pengguna rokok elektrik tertinggi kedua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Rokok elektrik semakin populer di kalangan anak muda karena variasi rasa yang menarik, seperti buah, mint, dan cake. Ini membuat mereka tertarik untuk mencoba dan akhirnya menjadi kecanduan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya regulasi yang lebih spesifik untuk mengendalikan rokok elektrik.
“Jika tidak segera diatur, jumlah pengguna rokok elektrik akan semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang menjadi target utama industri ini. Kandungan nikotin dan tar tetap berbahaya, sehingga diperlukan langkah strategis untuk melindungi generasi muda dari kecanduan nikotin,” tutupnya.(gus/gb)
