GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar kembali melakukan rotasi dan pengisian jabatan untuk memperkuat efektivitas birokrasi.
Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara melantik sekaligus mengambil sumpah 87 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Graha Sewakadarma, Senin, 29 September 2025.
Sebanyak 3 pejabat eselon II yang dirotasi yakni Ida Bagus Alit Adhi Mertha yang kini menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Putu Wisnu Wijaya Kusuma sebagai Asisten Administrasi Umum, dan I Gusti Ngurah Raini yang dilantik menjadi Kadis Ketenagakerjaan dan Sertifikasi Kompetensi.
Selain itu, 46 pejabat menduduki jabatan Administrator (eselon III) dan 38 pejabat sebagai Pengawas (eselon IV).
Hadir dalam acara tersebut Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Forkopimda, serta undangan lainnya.
Dalam arahannya, Walikota Jaya Negara menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan proses yang wajar sekaligus bagian dari penyegaran organisasi.
Ia menekankan rotasi ini diprioritaskan untuk mengisi kekosongan jabatan sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik.
“Ini langkah penyegaran agar OPD semakin produktif. ASN harus berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan yang benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, ASN Kota Denpasar harus mampu berkolaborasi dan berinovasi agar visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dapat terwujud.
“Saya minta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, membangun kolaborasi lintas sektor, dan melahirkan inovasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana, menambahkan bahwa seluruh proses pelantikan dilaksanakan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam manajemen ASN.
Ia menegaskan, pengisian jabatan kosong ini difokuskan untuk mempercepat kinerja pemerintah, dan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang masih kosong nantinya akan diisi melalui mekanisme lelang terbuka.(ri/gb)
