GATRABALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung kembali memperkuat jajaran aparatur sipil negara.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 1.475 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi Tahap II Formasi Tahun 2024, serta 2 orang lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang ditempatkan di lingkungan Pemkab Badung.
Prosesi pelantikan berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Senin, 29 September 2025.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Satya Pratama, Sekda Badung IB Surya Suamba, pimpinan OPD, Ketua Organisasi Kewanitaan Pemkab Badung, hingga para rohaniawan.
Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menekankan pentingnya profesionalitas, integritas, dan disiplin bagi para ASN yang baru saja dilantik.
Ia mengingatkan agar mereka tidak berpuas diri, namun terus meningkatkan kompetensi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya harap seluruh PPPK dan PNS yang baru dilantik mampu menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik di Kabupaten Badung. Ingat, pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan masyarakat, baik lokal maupun internasional,” tegasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa Pemkab Badung berkomitmen melakukan transformasi digital. Mulai tahun 2026, seluruh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik akan berbasis teknologi informasi.
“ASN wajib beradaptasi dengan teknologi. Ini bukan hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk memastikan layanan publik berjalan efektif dan modern,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BKPSDM Badung I Wayan Putra Yadnya melaporkan, sebelum dilantik, PPPK dan PNS beragama Hindu telah melaksanakan upacara mejaya-jaya di Pura Lingga Bhuwana, dipuput oleh Ida Pedanda Gde Mandhara Putra Kekeran dari Griya Putra Mandhara Pemaron, Desa Selat, Abiansemal.
Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah strategis Pemkab Badung dalam memperkuat birokrasi, menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, adaptif, dan berdaya saing.(ri/gb)





