GATRABALI.COM, DENPASAR — Pasamuhan Agung Sabha Kretha Hindu Dharma Nusantara (SKHDN) Pusat Tahun 2025 resmi dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster sebagai wadah konsolidasi para sulinggih dalam merumuskan arah kehidupan keumatan Hindu serta penguatan kebudayaan Bali yang berlandaskan ajaran dan kearifan lokal.
Forum ini dihadiri Ketua Umum SKHDN Dang Dira Rajya, Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, para sulinggih dari Bali dan berbagai daerah di Nusantara, unsur Forkopimda Provinsi Bali, perwakilan DPRD Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi dan kabupaten/kota, bendesa adat, hingga jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali menyampaikan rasa hormat dan kebahagiaannya dapat berada di tengah para sulinggih. Ia menegaskan bahwa sulinggih memegang peran luhur karena secara berkelanjutan menjalankan laku niskala dengan mendoakan keselamatan, kerahayuan, kesejahteraan, serta kebahagiaan Bali dan seluruh isinya.
“Dedikasi para sulinggih secara niskala sangat luar biasa. Selama ini kebijakan kita masih kurang berpijak pada sulinggih, padahal yang senantiasa mendoakan Bali adalah para sulinggih,” ujar Gubernur Bali.
Melalui Pasamuhan Agung ini, Gubernur menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk menyusun kebijakan yang lebih konkret dan berpihak kepada sulinggih. Perhatian khusus diarahkan pada sektor pelayanan kesehatan agar sulinggih memperoleh perlakuan yang terhormat, cepat, dan tanpa hambatan administratif.
“Saya minta perangkat daerah terkait duduk bersama dan menyusun kebijakan. Jika ada sulinggih datang ke rumah sakit, harus langsung ditangani dan diberikan layanan prima,” tegasnya.
Tak hanya itu, Gubernur juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah di bidang pendidikan, khususnya bagi keluarga sulinggih. Pemerintah berkomitmen mengupayakan dukungan pendidikan hingga jenjang sarjana bagi cucu sulinggih yang menghadapi keterbatasan ekonomi melalui pendanaan APBD.
“Harus ada keberpihakan nyata pemerintah kepada sulinggih. Ini sebagai wujud bakti dan penghormatan atas tugas suci yang dijalankan. Sulinggih juga perlu diberikan Siwa Krana sebagai bentuk penghormatan,” tambahnya.
Menurut Gubernur, seluruh arah kebijakan tersebut selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menempatkan keseimbangan kehidupan sekala dan niskala sebagai fondasi pembangunan. Ia menegaskan bahwa pembangunan Bali tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik, tetapi juga spiritual sebagai wujud bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
Ia menjelaskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti Atma Kerthi, Segara Kerthi, Jana Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, dan Jagat Kerthi telah diwariskan leluhur Bali dan dijalankan melalui keseimbangan antara praktik niskala dan tindakan nyata dalam menjaga alam serta lingkungan.
“Bali ditata oleh para orang suci, empu, rsi, dan danghyang, sehingga Bali memiliki tatanan upakara yang kuat, hidup, beraura, dan pingit. Inilah yang ingin kita luruskan dan hidupkan kembali melalui Nangun Sat Kerthi,” jelasnya.
Gubernur juga mendorong agar Pasamuhan Agung SKHDN membahas isu-isu strategis keumatan, termasuk penataan kalender Bali (Tika) serta rangkaian Hari Raya Nyepi agar kembali berlandaskan lontar dan warisan leluhur.
“Jika sudah menjadi keputusan para sulinggih, pemerintah akan sangat mendukung agar Bali memiliki kalender sendiri yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan secara niskala,” ujarnya.
Menutup sambutan, Gubernur Bali memohon doa dan tuntunan para sulinggih agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Bali senantiasa berada di jalan dharma.
“Mohon doa dan dukungan secara niskala agar tatanan Bali dapat berjalan dengan baik dan menjadi fondasi yang kuat bagi Bali untuk 100 tahun ke depan,” pungkasnya.(ism/gb)
 Pusat Tahun 2025 resmi dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster){kind=link}