GATRABALI.COM, BULELENG – Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akurasi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Buleleng, I Putu Kariaman Putra, menegaskan bahwa implementasi program tersebut telah berjalan lebih awal sebelum rapat koordinasi resmi digelar.
“Tim di Buleleng sudah mulai bergerak. Ini menunjukkan kesiapan dan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu, 1 April 2026.
Digitalisasi bansos dinilai menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini muncul, seperti data penerima yang tidak akurat hingga distribusi yang tidak merata.
Melalui sistem berbasis aplikasi yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat kini dapat mengecek langsung status penerimaan bantuan secara mandiri.
“Transparansi menjadi kunci. Masyarakat tidak lagi bergantung pada informasi dari pihak lain, karena semua bisa diakses langsung,” jelasnya.
Selain meningkatkan keterbukaan, sistem ini juga dirancang untuk menekan potensi praktik perantara dalam penyaluran bansos. Data yang terintegrasi dengan kependudukan, aset, dan sistem perbankan diharapkan mampu memastikan bantuan tepat sasaran.
Program ini juga menyasar kelompok masyarakat rentan, termasuk warga miskin yang belum menerima bantuan, penyandang disabilitas berat, penderita penyakit kronis, serta lanjut usia.
Untuk mendukung implementasi di lapangan, Pemkab Buleleng akan menyiapkan agen sosial di setiap desa. Agen ini bertugas mendampingi masyarakat dalam mengakses layanan digital bansos.
Satu agen akan menangani sekitar 100 kepala keluarga. Dengan total sekitar 267 ribu kepala keluarga di Buleleng, keterlibatan desa dinilai sangat krusial.
“Dengan dukungan agen di desa, masyarakat akan lebih mudah memahami dan memanfaatkan sistem ini,” imbuhnya.
Pemkab Buleleng mengajak seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah hingga pemerintah desa, untuk bersinergi menyukseskan program digitalisasi bansos ini.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga menjadikan Buleleng sebagai model nasional dalam reformasi penyaluran bantuan sosial.
“Ini adalah upaya bersama agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya.(adv/gb)
){kind=link}