GATRABALI.COM, DENPASAR – KPU Provinsi Bali menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) untuk mensinergikan kebijakan dan program kerja dalam mendukung efisiensi anggaran dan pencapaian target kinerja KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se-Bali.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat KPU Kabupaten Badung ini pada Selasa, 19 Mei 2026 dihadiri jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kesbangpol Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU Bali.
Ketua KPU Kabupaten Badung, I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada KPU Badung sebagai tuan rumah.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dan capaian kinerja KPU,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan Rapimda merupakan tindak lanjut Rapimnas KPU RI yang berfokus pada penguatan sinergi, efisiensi anggaran, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
Lidartawan juga menyampaikan peluncuran Hari Ulang Tahun KPU setiap 7 November serta penguatan budaya kerja melalui Mars KPU.
Rapimda kali ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Bali, Ida Bagus Alit Ambara Pidada, yang membawakan materi mengenai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.
Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya komitmen bersama, penguatan integritas, inovasi pelayanan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui enam area perubahan pembangunan ZI.
Selain itu, Rapimda menjadi momentum peluncuran aplikasi “Sinar KPU Bali V2” sebagai inovasi digital pengelolaan arsip dan tata kelola administrasi di lingkungan KPU Bali.
Pengembangan aplikasi ini diharapkan mampu mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.
Dalam sesi pengarahan, jajaran divisi KPU Bali turut menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari digitalisasi dan pengelolaan data pemilih, penguatan SPIP dan JDIH, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, hingga strategi pelaksanaan program kerja di tengah efisiensi anggaran.
Selain itu, sosialisasi dan pendidikan pemilih, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan kolaborasi lintas sektor juga menjadi fokus pembahasan.
Pada penutupan Rapimda, Lidartawan kembali menegaskan pentingnya menjaga konsistensi kinerja, memperkuat koordinasi, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, inovatif, dan akuntabel. (ism/gb)
