GATRABALI.COM, BANGLI – Pemerintah Kabupaten Bangli kembali memperkuat transformasi layanan publik berbasis digital melalui Sosialisasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digelar di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli, Senin, 22 Juni 2026.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosan), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangli.
Sosialisasi diikuti oleh ratusan Kepala Dusun (Kadus), Kepala Lingkungan (Kepling), serta aparatur kewilayahan dari Kecamatan Bangli dan Kecamatan Susut.
Kepala Dinas Kominfosan Bangli, I Nyoman Murditha, menegaskan bahwa Portal Perlinsos hadir sebagai inovasi untuk memperkuat validitas data penerima bantuan sosial melalui sistem digital yang lebih terintegrasi.
Menurutnya, keterlibatan aparatur kewilayahan menjadi kunci dalam memastikan data masyarakat yang masuk dalam sistem benar-benar sesuai kondisi di lapangan, sehingga penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih tepat sasaran.
“Melalui tiga kali pelaksanaan sosialisasi ini, kami menargetkan seluruh agen yang berjumlah 589 orang dapat memperoleh pemahaman yang sama terkait penggunaan Portal Perlinsos, sehingga proses registrasi dan verifikasi data masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi berjenjang yang telah dan akan terus dilakukan guna memastikan seluruh petugas pendataan di Kabupaten Bangli memahami mekanisme penggunaan sistem tersebut secara menyeluruh.
Dalam pelaksanaannya, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga diberikan ruang untuk berdiskusi mengenai berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, terutama terkait proses pendataan calon penerima bantuan sosial.
Melalui penguatan implementasi Portal Perlinsos ini, Pemkab Bangli berharap tercipta sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.(ri/gb)
