GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan implementasi Modul Ajar Literasi Keuangan sebagai salah satu strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Bali Unggul dalam seleksi Financial Literacy Award 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Paparan tersebut disampaikan secara virtual di hadapan tiga penguji OJK Awards dari Jayasabha, Denpasar, Selasa, 28 Juli 2026.
Dalam kesempatan itu, Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali menempatkan literasi keuangan sebagai bagian dari kebijakan strategis dalam mendukung Haluan Pembangunan Masa Depan Bali 100 Tahun Bali Era Baru.
Menurutnya, pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia. Karena itu, peningkatan literasi keuangan dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang cerdas secara finansial, tangguh menghadapi perubahan, serta siap menjadi pelaku pembangunan ekonomi Bali di masa depan.
Koster menjelaskan, Modul Ajar Literasi Keuangan telah diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Sebanyak 23.198 siswa kelas X pada 193 SMA dan MA telah mengikuti pembelajaran tersebut.
Ia menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah peserta, melainkan perubahan perilaku yang ditunjukkan para pelajar setelah mendapatkan materi literasi keuangan.
Berdasarkan laporan Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman, jumlah rekening Simpanan Pelajar mengalami peningkatan signifikan. Pada Desember 2025 tercatat sebanyak 46.567 rekening, sedangkan hingga Mei 2026 meningkat menjadi 104.217 rekening.
“Inilah bukti bahwa pendidikan mampu mengubah pengetahuan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi budaya. Jadi melalui program ini kami mulai melihat meningkatnya budaya menabung, bertambahnya kepemilikan rekening Simpanan Pelajar, meningkatnya kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal, serta semakin tingginya kesadaran siswa dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab,” ujar Koster.
Dalam paparannya, Koster juga menyoroti pesatnya perkembangan ekonomi digital yang membawa tantangan baru, mulai dari meningkatnya transaksi digital hingga maraknya investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan literasi keuangan sebagai kebutuhan strategis yang harus dimiliki generasi muda. Apalagi, para pelajar saat ini telah akrab dengan dompet digital, layanan perbankan digital, hingga berbagai penawaran investasi melalui media sosial.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama OJK Provinsi Bali menyusun Modul Ajar Literasi Keuangan yang diterapkan secara seragam di sekolah menengah. Materi pembelajaran mencakup pengenalan OJK, perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, perlindungan konsumen, hingga pemanfaatan Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan.
Koster menjelaskan program tersebut memiliki tiga tujuan utama, yakni meningkatkan literasi keuangan peserta didik, menyamakan standar pembelajaran di seluruh sekolah, serta memastikan pemerataan akses pendidikan keuangan bagi siswa di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
“Materi dalam modul disusun agar peserta didik tidak hanya mengenal uang dalam arti sederhana. Mereka diperkenalkan dengan OJK, perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, serta kanal pengaduan konsumen dan masyarakat. Hal yang juga menjadi bagian penting dari inovasi ini adalah pemanfaatan Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program juga diharapkan tercermin dari meningkatnya kemampuan pelajar dalam mengelola keuangan secara sehat, mengenali investasi ilegal, menghindari pinjaman daring ilegal, serta membangun budaya menabung sejak dini.
Ke depan, implementasi Modul Ajar Literasi Keuangan akan diperluas ke jenjang SMK, SLB, SMP, perguruan tinggi, hingga masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang melibatkan perguruan tinggi di Bali.
Menutup paparannya, Koster menegaskan bahwa program tersebut telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi model yang direplikasi di berbagai provinsi di Indonesia karena mengintegrasikan kurikulum, platform digital, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah secara terpadu.(ism/gb)
