GATRABALI.COM, BULELENG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng menjadikan proses evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai kesempatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola organisasi.
Instansi tersebut tengah berproses menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Desk evaluasi dan wawancara yang telah dilaksanakan dinilai memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai berbagai aspek pelayanan di lingkungan BKPSDM.
Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng I Made Dwi Adnyana mengatakan evaluasi tidak semata-mata berkaitan dengan penilaian untuk mendapatkan predikat WBK. Proses tersebut juga menjadi sarana untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan pengguna layanan.
“Dengan adanya penilaian seperti ini, merupakan langkah positif untuk membangun citra BKPSDM dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna layanan agar semakin baik dan terpercaya. Kami ingin pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan kepada seluruh ASN,” ujarnya, Kamis, 13 Agustus 2026.
Dwi Adnyana mengakui penilaian dari pihak eksternal diperlukan karena evaluasi internal belum tentu dapat menggambarkan seluruh kekurangan organisasi. Masukan dari evaluator justru dapat membantu BKPSDM melihat aspek yang selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal.
“Kalau kita melakukan penilaian secara mandiri mungkin merasa diri kita sudah baik dan tidak ada masalah. Ternyata setelah dievaluasi, kita bisa mengetahui masih ada kekurangan di sini dan di sana. Ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan,” jelasnya.
Catatan hasil evaluasi akan menjadi bahan pembahasan internal. BKPSDM akan mengidentifikasi setiap kekurangan untuk kemudian menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
Menurut Dwi Adnyana, beberapa aspek yang masih perlu diperkuat terutama berkaitan dengan administrasi serta kelengkapan pendukung pembangunan Zona Integritas. Pembenahan tersebut akan dilakukan agar seluruh tahapan dapat dipenuhi secara lebih baik.
Dwi Adnyana menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen atau pencapaian predikat WBK.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ZI justru ditentukan oleh penerapan nilai integritas dalam perilaku dan budaya kerja setiap pegawai. Integritas menjadi dasar agar pelayanan kepada ASN dapat berjalan secara profesional dan konsisten.
“Zona Integritas ini sesuatu yang penting harus kita pegang di BKPSDM. Ini akan menunjukkan bagaimana layanan yang akan kita berikan ke depan. Tanpa integritas yang baik dan kuat dari seluruh pegawai, saya yakin pelayanan tidak akan berjalan secara optimal,” tegasnya.
Karena itu, proses menuju WBK diharapkan mampu menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola serta pelayanan, bukan sekadar pencapaian administratif.
Setelah menjalani desk evaluasi dan wawancara, BKPSDM Buleleng kini masih menunggu hasil penilaian. Hasil tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan proses pembangunan Zona Integritas.
Dwi Adnyana berharap hasil evaluasi dapat membuka peluang bagi BKPSDM untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jika tahapan tersebut berhasil dilewati, pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas persiapan dan pembenahan.
“Kami berdoa mudah-mudahan tahapan yang terlaksana hari ini memberikan hasil yang baik dan memuaskan sehingga bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Kalau sudah masuk tahap berikutnya, tentunya kami akan berupaya lebih baik lagi. Saya optimistis menuju WBK,” pungkasnya.
Pembangunan Zona Integritas di BKPSDM menjadi bagian dari langkah Pemkab Buleleng memperkuat reformasi birokrasi. Melalui proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, pelayanan kepada ASN diharapkan semakin transparan, terpercaya, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pengguna layanan.(adv/gatrabali)
 Kabupaten Buleleng menjadikan proses evaluasi pembangunan Zona Integritas){kind=link}