spot_img
BerandaBaliTransformasi Digital Bangli Dimulai, Enam Inovasi Baru Dorong Pemerintahan Lebih Transparan

Transformasi Digital Bangli Dimulai, Enam Inovasi Baru Dorong Pemerintahan Lebih Transparan

GATRABALI.COM, BANGLI — Pemerintah Kabupaten Bangli mengambil langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penerapan transformasi digital terpadu lintas sektor.

Upaya tersebut diwujudkan dengan peluncuran enam inovasi yang mencakup bidang pemerintahan, layanan publik, pariwisata, pendapatan daerah, parlemen, hingga ketertiban umum.

Peluncuran inovasi tersebut berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, lingkungan Setda Kabupaten Bangli, Kamis, 17 September 2026.

Enam inovasi yang diperkenalkan yakni CITA GOV, PENGLIPURAN BANGLI, SINTESIS DTW BANGLI, INTEGRA-III, SI TAMPAN JAS BERDASI, dan GENCAR BANGLI.

Melalui langkah ini, Pemkab Bangli mendorong perubahan pola tata kelola digital dari yang sebelumnya berjalan melalui aplikasi sektoral menuju sistem yang lebih terintegrasi, berbasis risiko, transparan, dan memberikan dampak terhadap masyarakat serta efisiensi fiskal daerah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa peningkatan indeks pemerintahan digital harus diikuti dengan penguatan pengendalian dan integrasi sistem.

Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Kabupaten Bangli tercatat meningkat dari 2,48 pada tahun 2023 menjadi 2,71 pada tahun 2024 dan 2,79 pada tahun 2025. Capaian tersebut mencapai 93 persen dari target RPJMD sebesar 3,00.

Namun, Pemkab Bangli masih mencatat adanya tantangan dalam tata kelola digital. Nilai Manajemen SPBE berada pada angka 1,09 dan Audit TIK sebesar 1,00.

Baca Juga  Digitalisasi Layanan Sosial Dipercepat, Pemkab Bangli Sosialisasikan Portal Perlinsos ke Aparatur Kewilayahan

“Pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita membuat aplikasi, melainkan seberapa baik kita mampu mengendalikan, mengintegrasikan, dan mengamankan transformasi digital tersebut untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Nyoman Murditha.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan yakni CITA GOV (Collaborative for Integrated Digital Transformation Government) yang dirancang sebagai lapisan tata kelola dan pengendalian digital daerah.

CITA GOV memiliki tiga layer utama, yakni Layer Operasional (OPD) sebagai ruang perangkat daerah dalam mengusulkan dan mengelola layanan digital.

Selanjutnya Layer Control atau Digital Orchestrator yang menjadi tempat verifikasi arsitektur, kelayakan, keamanan siber, serta analisis risiko oleh Diskominfosan.

Sementara Layer Executive View menyediakan dashboard manajerial atau Single Management View dan Digital Health Score bagi Bupati maupun Sekda dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta persetujuan penganggaran TAPD.

Penerapan CITA GOV diproyeksikan memberikan efisiensi belanja TIK sebesar Rp1,175 miliar per tahun melalui penghapusan duplikasi aplikasi, efisiensi waktu kerja, dan mitigasi risiko siber.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli I Nyoman Dacin, SH., MH, meluncurkan PENGLIPURAN BANGLI (Pelayanan Legislasi, Integritas Persidangan, Upaya Regulasi Aspirasi, dan Notulensi).

Inovasi tersebut mendukung penerapan Green Assembly dan Paperless Meeting melalui tiga modul utama, yakni e-Aspirasi, e-Sidang, dan e-Risalah AI.

Baca Juga  Kolaborasi Teknologi Diperluas, Gubernur Bali dan Telkom Matangkan Integrasi Layanan Digital Kawasan Wisata

Melalui e-Aspirasi, penyerapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan dilakukan secara transparan dan terintegrasi dengan SIPD. Sementara e-Sidang mendukung digitalisasi proses persidangan dan distribusi dokumen dewan.

Adapun e-Risalah AI digunakan untuk membantu transkripsi serta pembuatan notulensi persidangan secara otomatis berbasis kecerdasan buatan.

Di sektor pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli I Wayan Dirga Yusa, AP., M.Si., menghadirkan SINTESIS DTW BANGLI (Strategy Sistem Integrasi Retribusi Daya Tarik Wisata).

Inovasi ini mengusung tiga pilar utama, yakni regulatori, digital, serta sosial-kultural.

Pada aspek regulatori dilakukan melalui kepastian Perbup dan PKS bagi hasil antara Pemkab dan Desa Adat. Sementara aspek digital menggunakan Single-Gateway IoT/QRIS dengan sistem hybrid online-offline untuk menyesuaikan kondisi jaringan.

Dari sisi sosial-kultural, SINTESIS DTW memperkuat kemitraan antara Pemkab, Desa Adat, dan BPD Bali guna mendukung transparansi serta zero leakage.

Inovasi tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata hingga 13 persen.

Pemkab Bangli juga menghadirkan INTEGRA-III melalui penerapan Shared Service Center berbasis platform SI-BULAN di Sekretariat Daerah.

Inovasi ini mengintegrasikan fasilitasi logistik, penganggaran, tracking sarana prasarana, serta e-Katalog Lokal. Penerapan INTEGRA-III ditargetkan mampu menekan biaya operasional birokrasi minimal 20 persen pada tahun 2028.

Pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli I Wayan Sugiarta, S.IP., M.Si., meluncurkan SI TAMPAN JAS BERDASI.

Baca Juga  Wabup Bangli Turut Meriahkan Tumpek Wariga dengan Gerakan Penanaman Pohon di Pura Pucak Hyang Wukir

Inovasi tersebut mengubah pola penanganan ketertiban dari tindakan reaktif menjadi lebih preventif dan antisipatif.

SI TAMPAN JAS BERDASI menerapkan enam pilar siklus terpadu, yakni Satu Jejaring, Satu Informasi, Satu Data, Satu Analisis, Satu Koordinasi, dan Satu Tindak Lanjut.

Selain itu, inovasi ini juga mengintegrasikan Bendesa Adat dan Pacalang dalam sistem pelaporan ketertiban umum secara real-time.

Di bidang pendapatan daerah, Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli Putu Agus Muliawan, ST., M.A.P., memperkenalkan GENCAR BANGLI (Gerakan Ekstensifikasi dan Penerbitan NPWPD secara Jabatan Berbasis Data Perizinan Usaha).

Inovasi ini mengubah mekanisme pemungutan pajak daerah dari pola pasif atau reaktif menjadi lebih proaktif melalui analisis data perizinan usaha.

GENCAR BANGLI diarahkan untuk mengoptimalkan potensi PAD, terutama dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman yang berpotensi mencapai Rp15,92 miliar serta sektor perhotelan sebesar Rp5,54 miliar.

Melalui sinkronisasi data perizinan usaha, matching data, verifikasi dan validasi, penerbitan NPWPD secara jabatan, hingga monitoring kepatuhan, inovasi ini diharapkan dapat memperluas basis wajib pajak, meningkatkan kualitas data perpajakan, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.(ri/gatrabali)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments