GATRABALI.COM, DENPASAR – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster dalam menerima kunjungan kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat, 2 Oktober 2026.
Kunjungan tersebut membahas penghimpunan masukan, saran, dan rekomendasi mengenai kebijakan penerimaan serta pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN.
Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI beserta jajaran, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, Kekayaan Negara, Perbendaharaan Provinsi Bali, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Bali. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I.B. Surya Suamba turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Bupati Adi Arnawa dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah masukan mengenai pembiayaan pembangunan infrastruktur di Bali. Salah satu yang menjadi perhatian adalah infrastruktur yang menunjang konektivitas sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian Bali.
“Intinya, kami di daerah sangat berharap kunjungan Banggar ini dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di Bali. Infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan daya saing pariwisata kami yang sampai hari ini menjadi salah satu lokomotif ekonomi Bali,” ujar Adi Arnawa.
Ia menyebut Kabupaten Badung memiliki peran strategis dalam perekonomian Bali. Aktivitas ekonomi dan pariwisata yang tinggi, terutama di wilayah Badung Selatan, turut meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur serta penanganan persoalan kemacetan.
Saat ini, Pemkab Badung tengah mengerjakan sejumlah ruas jalan strategis dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,8 triliun melalui skema pinjaman daerah. Pembangunan tersebut ditujukan untuk mengatasi bottleneck kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas kawasan pariwisata.
Adi Arnawa berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan sekaligus fasilitasi terhadap pembangunan infrastruktur strategis daerah. Dukungan tersebut, menurutnya, tidak hanya melalui tambahan transfer, tetapi juga berupa kebijakan dan fasilitasi pembiayaan, terutama untuk pembangunan yang terhubung dengan jalan nasional maupun kawasan destinasi pariwisata.
Di sisi lain, Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional Banggar DPR RI di bidang anggaran.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung mengenai pelaksanaan APBN di daerah, transfer ke daerah, kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Syarief mengatakan kebijakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan untuk belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel. Hal tersebut ditujukan untuk mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan dana transfer yang disalurkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara optimal bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Syarief menyebut ekonomi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Meski demikian, struktur ekonomi Bali masih cukup bergantung pada sektor akomodasi dan makan minum yang memberikan kontribusi sekitar 21,91 persen terhadap PDRB.
Karena itu, diversifikasi ekonomi serta penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif dan sektor lainnya dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali.
Sejumlah persoalan turut menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut, mulai dari pengendalian inflasi, konektivitas dan kemacetan, kualitas infrastruktur, pengelolaan sampah dan lingkungan, ketersediaan air, hingga perluasan manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal.
Selain itu, pembahasan juga mencakup penguatan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak, integrasi data pusat dan daerah, serta fasilitasi ekspor produk UMKM dan industri kreatif.
Syarief menegaskan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 perlu diarahkan sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah. Fokusnya mencakup belanja produktif, penguatan konektivitas, pelayanan dasar, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, serta pengembangan sektor ekonomi di luar pariwisata.
“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan informasi, evaluasi, dan rekomendasi yang konkret bagi Badan Anggaran DPR RI, khususnya dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah serta sinkronisasi APBN dan APBD,” pungkas Syarief.(nov/gatrabali)
 DPR RI){kind=link}