GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan ruang digital.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah dampak negatif perkembangan teknologi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.
Hal tersebut disampaikan Koster saat membuka Webinar Literasi Digital bertajuk “Bali Aman Digital” di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hibrida ini merupakan hasil kerja sama Polda Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali.
Koster mengapresiasi penyelenggaraan webinar tersebut karena dinilai dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Menurutnya, literasi digital perlu menjadi perhatian bersama seiring pesatnya perkembangan teknologi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan.
Ia menjelaskan, teknologi digital memberikan banyak kemudahan, mulai dari akses informasi dan komunikasi hingga mendukung aktivitas ekonomi. Namun, kemajuan tersebut juga diikuti berbagai risiko, seperti penipuan daring, penyebaran berita bohong, pencurian data pribadi, dan kejahatan siber lainnya.
“Ketika saya kuliah pada tahun 1981, persoalan seperti ini belum menjadi isu yang kita hadapi. Namun, sekarang kita berada pada tahun 2026, ketika perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Manfaat positifnya kita rasakan, tetapi dampak negatifnya juga harus kita hadapi. Karena itu, seminar seperti ini sangat penting agar kita semakin memahami bagaimana memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab,” ujar Koster.
Koster menilai keamanan di ruang digital memiliki kaitan erat dengan keberlangsungan sektor pariwisata Bali. Sebagai salah satu destinasi wisata internasional utama Indonesia, Bali perlu menjaga reputasinya tidak hanya melalui kondisi keamanan di lapangan, tetapi juga melalui informasi yang beredar di dunia maya.
Ia menyebutkan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sepanjang 2025 mencapai sekitar 7,05 juta kunjungan. Angka tersebut melampaui capaian sebelum pandemi COVID-19 pada 2019.
Menurut Koster, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas promosi pariwisata melalui penyebaran informasi mengenai destinasi wisata, kebudayaan, kehidupan masyarakat, dan kebijakan pembangunan daerah kepada khalayak internasional.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyebaran informasi harus disertai tanggung jawab. Hoaks, penipuan daring, serta konten negatif yang tidak proporsional dapat menimbulkan keresahan, merugikan pelaku usaha, dan memengaruhi pandangan wisatawan terhadap Bali.
Koster turut menyinggung persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat menjadi perhatian masyarakat. Ia menekankan bahwa persoalan yang berdampak luas harus ditangani secara cepat dan cermat, dengan penyampaian informasi yang tepat agar tidak memicu keresahan. Ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dapat diatasi dan penanganannya memperoleh apresiasi dari sejumlah duta besar yang berkunjung ke Bali.
Ia juga mengungkapkan telah memberikan arahan kepada para kepala daerah di Bali agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi perkembangan teknologi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus mempertimbangkan manfaat sekaligus risiko yang mungkin muncul.
“Bali harus tetap kondusif, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Kita harus mampu mengambil manfaat sebesar-besarnya dari perkembangan teknologi, sekaligus mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu citra pariwisata Bali,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., hadir sebagai pembicara utama dan menguraikan perkembangan transformasi digital dalam ekosistem pariwisata Bali beserta ancaman kejahatan siber yang menyertainya.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan teknologi kini mencakup berbagai layanan pariwisata, termasuk promosi destinasi, pemesanan hotel dan vila, aplikasi transportasi, serta pembayaran elektronik.
Di balik kemudahan tersebut, terdapat sejumlah ancaman yang perlu diantisipasi, seperti tautan dan penawaran palsu, pencurian data pribadi wisatawan, pembajakan akun individu maupun pelaku usaha, pemalsuan reservasi akomodasi, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI untuk melakukan penipuan.
Kapolda Bali juga memaparkan data Direktorat Reserse Siber Polda Bali yang mencatat 1.583 pengaduan masyarakat terkait dugaan kejahatan siber pada 2026. Penipuan daring menjadi jenis kasus yang paling banyak dilaporkan.
Data tersebut, menurutnya, memperlihatkan perlunya peningkatan kewaspadaan masyarakat serta penguatan koordinasi berbagai pihak untuk mencegah dan menangani kejahatan siber.
Sementara itu, Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Pol. Aszhari Kurniawan menyampaikan bahwa webinar “Bali Aman Digital” diselenggarakan untuk merespons perubahan besar akibat perkembangan teknologi, termasuk pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Ia menjelaskan, kegiatan ini memiliki tiga sasaran utama, yakni meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi digital, memperkuat koordinasi pemerintah bersama TNI dan Polri, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ruang digital Bali.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pelaku pariwisata, komunitas digital, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman, sehat, serta bertanggung jawab. Upaya ini sekaligus diharapkan memperkuat perlindungan masyarakat dan wisatawan serta menjaga citra Bali di tingkat internasional.
Webinar ini menghadirkan Rektor Universitas Primakara Dr. I Made Artana, S.Kom., M.M.; Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Pol. Aszhari Kurniawan; Chairman CISSReC Dr. Pratama Dahlian Persadha; serta Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali I Putu Sundika, S.T., M.T. Diskusi dipandu oleh moderator Dr. Agus Made Yoga Iswara.(ism/gatrabali)
