GATRABALI.COM, DENPASAR – Reformasi birokrasi di lingkungan pengawas pemilu tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan dokumen dan program kerja. Integritas, kedisiplinan, serta konsistensi aparatur dalam menjalankan tanggung jawab justru menjadi ukuran utama keberhasilan pembenahan organisasi.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, saat menghadiri Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi yang digelar Bawaslu Kota Denpasar bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar, Kamis, 12 November 2026.
Wiratma yang juga menjabat Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Bali menilai, pembenahan tata kelola kelembagaan tidak akan berjalan optimal tanpa komitmen nyata seluruh jajaran. Setiap aparatur dituntut tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawabnya, tetapi juga konsisten menjalankannya.
Ia menekankan, integritas harus menjadi karakter dasar setiap pengawas pemilu. Untuk memperkuat hal tersebut, Wiratma mengingatkan pentingnya menerapkan filosofi Tri Kaya Parisudha, yakni keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.
“Integritas harus tercermin dari keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nilai Tri Kaya Parisudha ini menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengawas pemilu,” ujarnya.
Selain integritas, kedisiplinan aparatur juga menjadi perhatian. Ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan konsistensi dalam menyelesaikan pekerjaan dinilai sebagai bagian mendasar dalam membangun organisasi yang profesional dan akuntabel.
Meski menilai tata kelola Bawaslu Kota Denpasar secara umum telah berjalan baik, Wiratma mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran berpuas diri. Evaluasi dan pembenahan harus terus dilakukan, terutama dalam memastikan setiap program kerja benar-benar terlaksana sesuai target.
Pandangan serupa disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Kota Denpasar, A.A. Ngurah Gede Darma Putra. Ia mengapresiasi upaya Bawaslu Kota Denpasar dalam membangun Zona Integritas, namun mengingatkan pentingnya menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Denpasar, Kadek Sapta Budhiarta, menyoroti bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak semestinya hanya diukur dari kelengkapan administrasi. Lebih dari itu, reformasi harus mampu menghasilkan perubahan nyata yang memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.
Sapta mendorong evaluasi terhadap pembagian beban kerja, penerapan sistem penghargaan dan sanksi secara konsisten, serta penguatan mekanisme evaluasi dengan mempertimbangkan masukan masyarakat. Menurutnya, reformasi birokrasi juga harus tetap berjalan di luar tahapan Pemilu, bukan hanya aktif ketika agenda pemilihan berlangsung.
Di sisi pelayanan publik, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, memaparkan sejumlah inovasi yang telah dikembangkan, salah satunya website Si Taksu. Platform tersebut disiapkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan maupun informasi awal terkait dugaan pelanggaran Pemilu.
Namun, pengembangan inovasi tersebut masih membutuhkan penyempurnaan, terutama dalam aspek sosialisasi agar masyarakat memahami mekanisme penyampaian informasi dan pengaduan.
Selain pelayanan digital, Bawaslu Kota Denpasar juga memperkuat tata kelola administrasi melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dan SIDIPA untuk mendukung pengelolaan serta pencadangan arsip digital.
Berbagai masukan dalam pertemuan tersebut menjadi catatan penting bagi Bawaslu Kota Denpasar untuk memperkuat reformasi birokrasi. Tantangannya bukan sekadar membangun sistem dan melengkapi administrasi, melainkan memastikan integritas, disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan benar-benar tercermin dalam kinerja setiap aparatur.(ism/gatrabali)
