GATRABALI.COM, DENPASAR – Dewan Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Bali dalam masa persidangan I tahun sidang 2024 pada Senin 1 April 2024.
Salah satu agenda utama rapat adalah pembahasan tanggapan terhadap pendapat Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
I Kade Darma Susila, SH,. menyampaikan Raperda ini disusun sebagai respons terhadap amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta melindungi kelestarian alam dan budaya Bali.
Dewan menyatakan harapannya agar Raperda ini menjadi instrumen hukum daerah yang responsif, progresif, antisipatif, transformatif, inovatif, dan implementatif dalam kebijakan insentif dan kemudahan investasi di Provinsi Bali.
“Namun, Dewan juga menyoroti bahwa upaya Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan penanaman modal melalui insentif dan kemudahan investasi masih rendah dan bahkan cenderung kontraproduktif,”ungkapnya.
Penanaman modal di Bali dianggap memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, Raperda ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mempertimbangkan masukan dari berbagai sumber, termasuk Perangkat Daerah dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali. (adv/gus/gb)
