GATRABALI.COM, DENPASAR – Indeks literasi keuangan Provinsi Bali berada pada peringkat ketiga tertinggi secara nasional berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman, di Denpasar, pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Dari hasil survei tersebut, jika dilihat berdasarkan wilayah provinsi, ada tiga provinsi di Tanah Air dengan indeks literasi keuangan tertinggi, yaitu DKI Jakarta (84,01%), Kalimantan Selatan (79,69%), dan Bali (78,77%).
“Alhamdulillah , indeks literasi keuangan maupun indeks inklusi keuangan di Bali lebih tinggi daripada nasional dimana indeks literasi keuangan nasional tahun 2026 sebesar 69,57% sedangkan di Bali sebesar 78,77% merupakan tertinggi ketiga dibanding provinsi lain seluruh Indonesia setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan,” ucap Parjiman,
Demikian juga untuk indeks Inklusi Keuangan, Provinsi Bali sebesar 96,24% diatas indeks inklusi keuangan nasional sebesar 93,61%.
Menurut Parjiman, pencapaian tersebut berkat adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi Bali serta Kabupaten/Kota di Bali, pelaku usaha jasa keuangan, kalangan akademisi, termasuk insan media yang selama ini banyak membantu OJK melakukan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat.
“Tentunya kami ke depan akan terus melanjutkan berbagai program untuk peningkatan inklusi dan literasi di Bali dengan aliansi strategis bersama berbagai pihak, sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Bali yang pada gilirannya masyarakat Bali bisa well literated, cakap dalam mengelola keuangan,” ucap Parjiman.
Selain itu, kata dia, masyarakat Bali agar terhindar dari upaya-upaya penipuan dan bujuk rayu , baik investasi maupun pinjaman ilegal termasuk kejahatan keuangan digital, yang pada gilirannya kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
Survei SNLIK 2026
Sebelumnya, OJK, LPS dan BPS telah mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Indeks tersebut meningkat dibandingkan dengan SNLIK Tahun 2025, di mana indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74 persen.
Hasil SNLIK Tahun 2026 tersebut sekaligus telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk tahun 2029, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen.
Pengumuman hasil SNLIK Tahun 2026 disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, pada Senin, 10 Agustus 2026.
“SNLIK bertujuan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan,” kata Friderica.
SNLIK Tahun 2026 merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi untuk pertama kalinya antara OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya, SNLIK Tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan melalui kerja sama antara OJK dan BPS.
Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan SNLIK sebelumnya, serta kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Penghitungan SNLIK Tahun 2026 mencakup seluruh lembaga di sektor jasa keuangan dan produk/layanan jasa keuangan, yaitu Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Fintech Lending (Pinjaman Daring), Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP), Penyelenggara Program Jaminan Sosial, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang meliputi lembaga sui generis, lembaga penjaminan, LJK bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD), koperasi simpan pinjam (KSP), PT Pos Indonesia, dan lain-lain.
Berdasarkan hasil penghitungan dengan cakupan pengukuran yang lebih komprehensif, karakteristik indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat diantaranya sebagai berikut:
• Berdasarkan klasifikasi desa, indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 72,54 persen dan 95,47 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, yakni masing-masing sebesar 64,42 persen dan 90,39 persen.
• Berdasarkan gender, indeks literasi dan inklusi keuangan laki-laki relatif setara dengan perempuan. Indeks literasi keuangan laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 69,54 persen dan 69,61 persen. Sedangkan, indeks inklusi keuangan laki-laki dan perempuan masing-asing 93,49 persen dan 93,73 persen.
• Berdasarkan kelompok umur, indeks literasi dan inklusi keuangan memiliki pola distribusi normal, di mana kelompok usia produktif (26-35 tahun) memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan yang lebih tinggi dari kelompok umur lainnya. Indeks literasi keuangan kelompok umur 15-17 tahun, 18-25 tahun, 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 51-79 tahun masing-masing sebesar 56,04 persen, 73,32 persen, 78,70 persen, 73,81 persen, dan 60,01 persen. Selanjutnya, indeks inklusi keuangan kelompok umur, 15-17 tahun, 18-25 tahun, 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 51-79 tahun masing-masing sebesar 89,13 persen, 95,69 persen, 96,27 persen, 94,76 persen, dan 90,51 persen.
• Sementara itu untuk Indeks literasi dan inklusi keuangan tertinggi antara lain tercatat pada perbankan dan Penyelenggara Program Jaminan Sosial. Indeks literasi keuangan perbankan dan Penyelenggara Program Jaminan Sosial masing-masing sebesar 66,46 persen dan 65,13 persen, sedangkan indeks inklusinya masing-masing sebesar 70,64 persen dan 77,13 persen.
Hasil SNLIK Tahun 2026 menunjukkan bahwa fondasi pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan sudah terbentuk, tetapi belum merata dan belum sepenuhnya terhubung dengan pengenalan terhadap LPS. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, sementara hanya sebesar 46,31 persen yang mengenal LPS.
Untuk penjaminan polis, tingkat pengetahuan masih jauh lebih rendah, yaitu sebesar 12,47 persen dari pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial.
Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan LPS ke depan bukan hanya meningkatkan awareness, tetapi menghubungkan tiga pemahaman, yaitu tahu ada penjaminan, tahu LPS sebagai lembaga penjamin, dan memahami bagaimana penjaminan bekerja. (*/gb)
