GATRABALI.COM, MANGUPURA – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa aksi iklim di Bali bukan hanya bentuk respons terhadap perubahan iklim, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembangunan daerah yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa, 8 September 2026.
Koster menjelaskan, Nangun Sat Kerthi Loka Bali merupakan landasan filosofis untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya demi mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.
Dalam kerangka tersebut, aksi iklim Bali dibangun dengan mengedepankan keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiga unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembangunan Bali.
Manusia Bali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara Kebudayaan Bali menjadi landasan nilai, tradisi, dan kearifan lokal dalam membangun hubungan harmonis antara manusia dan alam.
Koster menyampaikan bahwa Bali kini memiliki sejumlah aset iklim nyata yang dapat menjadi modal dalam pengembangan ekonomi hijau. Pada sektor energi terbarukan, Bali telah memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, sebanyak 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Sementara pada sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove dengan 88 persen di antaranya berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun. Potensi ini dinilai dapat dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bali juga memiliki sekitar 52.909 hektare sawah yang telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total sawah. Kondisi tersebut menjadi modal dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.
Di bidang kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan yang terdiri atas sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi. Aset tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.
Menurut Koster, berbagai aset tersebut tidak hanya berupa angka maupun potensi ekologis, tetapi dapat dikembangkan sebagai aset ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.
“Berbagai aset tersebut bukan sekadar angka atau potensi ekologis, tetapi dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, dan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable, yakni blue carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun, solar energy melalui pembangunan PLTS skala besar, serta agricultural carbon melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.
Untuk pengembangan PLTS skala besar, Bali membuka peluang dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp yang selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp. Pengembangan ini diarahkan untuk mendukung transisi energi sekaligus menciptakan peluang renewable energy certificate dan carbon credit.
Koster menegaskan, Bali membutuhkan kolaborasi dari investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Namun, kerja sama tetap harus berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali guna memberikan kepastian, menjaga kepentingan masyarakat, serta memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon kembali kepada Bali.
Menurutnya, aksi iklim Bali tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Koster.
Melalui pendekatan tersebut, Nangun Sat Kerthi Loka Bali tidak hanya menjadi filosofi pembangunan, tetapi juga landasan untuk membangun Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan, dan memiliki daya saing global.
Sementara itu, Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun fondasi kebijakan sekaligus memiliki berbagai aset nyata yang dapat dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.
Menurut Rob, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Potensi mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, serta kawasan hutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel. Kami melihat Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rob.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek yang konkret, terukur, dan memiliki standar yang dapat diterima secara internasional.
“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya.(ism/gatrabali)
