GATRABALI.COM, JAKARTA – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya pembaruan dan validasi data penerima bantuan sosial sebagai langkah utama memastikan program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara virtual, Selasa (26/5/2026).
Menurut Koster, transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial harus dibarengi dengan ketersediaan data yang akurat. Tanpa basis data yang valid, program bantuan berpotensi tidak tepat sasaran dan menimbulkan persoalan di lapangan.
“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Koster.
Ia menjelaskan, digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem tersebut diharapkan mampu mempermudah proses verifikasi, pengajuan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kesempatan itu, Koster mengungkapkan bahwa Bali dipercaya menjadi satu-satunya provinsi yang menjalankan uji coba pemerintahan berbasis digital untuk mekanisme penyaluran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial khususnya penyaluran program PKH dan bantuan pangan,” ujar Koster.
Sebagai pendukung implementasi program tersebut, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah disiapkan di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Para agen ini akan menjadi ujung tombak dalam membantu masyarakat mengakses berbagai program bantuan yang disediakan pemerintah.
“Di Bali ada sebanyak 8.416 agen. Mereka ini yang akan membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya,” jelasnya.
Koster menilai keberadaan agen digital memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antara sistem digital dengan masyarakat, terutama warga di tingkat desa yang menjadi kelompok dominan penerima bantuan sosial.
Karena itu, para agen diminta memahami prosedur kerja secara menyeluruh sekaligus mampu memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital yang tersedia.
“Karena itu kita harus memastikan agen dapat memahami tugasnya dengan detail, terukur serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan warga yang ada di wilayahnya. Karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” tegas Gubernur Bali dua periode tersebut.
Lebih lanjut, Koster mengatakan digitalisasi bantuan sosial hanya menjadi tahap awal dari agenda besar transformasi layanan publik di Bali. Ke depan, konsep pemerintahan digital akan diperluas ke berbagai sektor pelayanan lainnya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ke depan akan kita kembangkan jadi penyelenggaraan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” katanya.
Dalam upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosial, Koster menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Kolaborasi diperlukan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Tirta Sutedjo mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali yang mendukung penuh pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial di seluruh wilayah kabupaten/kota.
Menurutnya, keberhasilan implementasi program di Bali akan menjadi referensi penting dalam pengembangan sistem serupa secara nasional.
“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kami, namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar. Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” imbuhnya.
Ia juga menjelaskan bahwa melalui skema on demand yang sedang diuji coba, masyarakat miskin maupun kelompok rentan yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan dapat melakukan pendaftaran secara mandiri sehingga akses terhadap program perlindungan sosial menjadi lebih terbuka.
“Provinsi Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan perlindungan dan jaminan sosial lainnya khususnya program kesehatan, program Indonesia Pintar serta program peningkatan pendapatan dalam kerangka program kerja prioritas nasional yang telah diarahkan oleh Presiden. Sehingga kesejahteraan berkelanjutan bisa terwujud untuk seluruh masyarakat Bali,” tutupnya.(ism/gb)
