Begini Edukasi Cerdas Wayan Koster Soal Tagline One Komando Pusat dan Daerah

GATRABALI.COM, DENPASAR – Calon Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan jawaban yang lugas dan detail terkait isu tagline “One Komando” dalam Pilkada Serentak yang akan berlangsung November mendatang.

Dalam sebuah forum terbuka yang diadakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali di Jimbaran, Jumat sore 26 Oktober 2024, Koster menjawab langsung kekhawatiran publik, terutama dari sektor pariwisata yang diwakili 1,2 juta pekerja di Bali. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah, “Bagaimana jika gubernur tidak sejalan dengan pusat?”

Menanggapi hal tersebut, Koster menjelaskan bahwa siapapun yang menjabat sebagai presiden, gubernur wajib menjalankan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Warga Bali tidak perlu khawatir jika gubernur berbeda partai dengan Presiden Prabowo Subianto. Semua ada aturan mainnya,” ujar pria asal Sambiran ini.

Sebagai mantan anggota DPR RI tiga periode, Koster mengaku paham betul soal pengaturan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah. Menurutnya, skema alokasi anggaran sudah diatur dengan tegas dalam UU Pemerintah Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Koster menjelaskan tiga skema utama alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Pertama, Dana Alokasi Umum (DAU), yang dihitung berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan, tanpa bisa diintervensi oleh pihak manapun. Kedua, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program pembangunan yang ditetapkan oleh pusat dan dilaksanakan di daerah, seperti infrastruktur pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga, Dana Bagi Hasil, yang merupakan persentase dana dari pusat berdasarkan kontribusi daerah, seperti halnya Bali yang banyak menyumbang devisa bagi Indonesia.

Selain itu, ada pula anggaran melalui kementerian, yang dialokasikan untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan shortcut Mengwi-Singaraja.

“Pembangunan ini dibiayai dari pusat, sementara pembebasan lahan dibiayai oleh provinsi. Jadi, pendekatannya adalah membangun wilayah NKRI, bukan soal partai,” tegas Koster.

Ia juga menyinggung tentang Presiden Prabowo Subianto, yang diyakininya sebagai sosok nasionalis dan berdedikasi tinggi.

“Jika terpilih sebagai gubernur, saya dan Pak Giri akan menemui Presiden Prabowo untuk mengonsolidasikan kepentingan Bali. Sebagai sumber 45% devisa negara, pusat sangat berkepentingan dengan Bali, dan saya yakin tak perlu dikhawatirkan,” pungkas Koster.(gb)