GATRABALI.COM, DENPASAR – Dalam upaya mempercepat digitalisasi daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali bersama sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali mengukuhkan komitmen bersama untuk mengembangkan kawasan digital.
Komitmen ini dideklarasikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali yang berlangsung dengan tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Ekonomi Melalui Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah Menuju Bali Hijau, Tangguh, dan Sejahtera Mendukung Indonesia Maju.”
HLM TP2DD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pj. Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bali, Plt. Kepala BPS Provinsi Bali, Direktur Utama PT BPD Bali, serta kepala daerah dari sembilan kabupaten/kota di Bali.
Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menegaskan pentingnya akselerasi digitalisasi, khususnya melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
“Digitalisasi meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan aksesibilitas transaksi pemerintah daerah. Selain itu, memperkuat sumber daya manusia juga menjadi langkah strategis untuk mendukung proses digitalisasi secara efektif,” ujar Dewa Made Indra pada Jumat, 20 Desember 2024.
Kepala Perwakilan BI Bali, Erwin Soeriadimadja, menyebut perekonomian Bali tetap tumbuh positif dengan proyeksi pertumbuhan 5,1-5,9% (yoy) pada 2024. Untuk mendukung pertumbuhan ini, BI fokus pada kebijakan moneter pro-growth dan percepatan digitalisasi melalui lima strategi utama:
- Peningkatan pola pikir digital dan inklusi keuangan.
- Penyusunan roadmap digital yang terukur.
- Sosialisasi Perda terkait ETPD.
- Pengembangan ekosistem digital yang komprehensif.
- Penguatan inovasi layanan dan produk ETPD, termasuk optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Selain itu, strategi 3S (sustaining, synergizing, strategizing) diterapkan untuk pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi. Hal ini mencakup penguatan acara regional, sinergi program TPID dan TP2DD, serta pengembangan ekosistem digital untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BI juga menegaskan pentingnya transaksi non-tunai di masyarakat sebagai bagian dari digitalisasi keuangan yang menyeluruh.
“Sinergi antara TP2DD di seluruh Bali menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan digital yang berkelanjutan,” tambah Erwin.
Melalui komitmen ini, Bali diharapkan dapat memperkuat ekosistem digital, mendukung stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang tangguh dan inklusif.(gb)
 Provinsi Bali mengukuhkan komitmen mengembangkan kawasan digital.){kind=link}