BI dan OJK Kompak Perkuat Regulasi, Jaga Stabilitas di Tengah Tantangan Global

GATRABALI.COM, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan komitmen mereka dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan sektor keuangan.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada 24 Maret 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan pentingnya sinergi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisioner OJK tersebut menyoroti bahwa perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Intermediasi yang tumbuh kuat serta likuiditas yang memadai menjadi faktor utama dalam menjaga daya tahan sektor keuangan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, BI dan OJK berkomitmen untuk bekerja sama dalam berbagai aspek strategis, termasuk:

1. Percepatan Perizinan dan Persetujuan Sektor Jasa Keuangan
   • Penyederhanaan persyaratan dan standarisasi proses bisnis.
   • Digitalisasi sistem perizinan untuk mempermudah proses administrasi.
   • Uji coba perizinan online yang terintegrasi untuk sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
2. Penguatan Pasar Keuangan
   • Transisi dari Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) ke Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) pada akhir 2025.
   • Pengembangan transaksi repurchase agreement (repo) Surat Berharga Negara (SBN).
   • Pendalaman pasar sekuritisasi aset untuk meningkatkan pembiayaan sektor prioritas.
3. Inovasi Digital dan Keuangan Berbasis Teknologi
   • Pertukaran informasi mengenai perkembangan keuangan digital dan sistem pembayaran.
   • Kolaborasi dalam penyelenggaraan acara industri keuangan digital.
4. Literasi dan Inklusi Keuangan
   • Edukasi masyarakat melalui acara bersama tentang literasi dan inklusi keuangan.
   • Dukungan terhadap survei tahunan inklusi keuangan untuk menghasilkan data yang lebih akurat.
   • Integrasi mekanisme penyelesaian sengketa keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
5. Ketahanan dan Keamanan Siber
   • Penguatan koordinasi pemantauan dan pengawasan insiden siber di sektor keuangan.
   • Peningkatan kapasitas industri keuangan dalam menghadapi ancaman siber.
   • Penyusunan peta jalan perlindungan infrastruktur informasi vital di sektor keuangan.

BI dan OJK berjanji untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi demi meningkatkan efektivitas kebijakan serta menjaga stabilitas keuangan nasional. Sinergi ini juga akan melibatkan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.(gus/gb)