GATRABALI.COM, DENPASAR – Dalam upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Provinsi Bali terus mendorong peningkatan konsumsi dan investasi.
Salah satu langkah strategisnya adalah melalui diversifikasi dan realisasi investasi berkualitas. Isu ini menjadi sorotan dalam kegiatan Diseminasi Perkembangan Perekonomian Terkini Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada 14 Januari 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali, Pangdam IX Udayana, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jajaran Forkopimda, kepala daerah, pimpinan perangkat daerah, perbankan, akademisi, pelaku usaha, serta media.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III 2024 mencapai 5,43% dan diproyeksikan berada dalam kisaran 5,1-5,8% untuk keseluruhan tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi nasional sebesar 4,7-5,5%. Erwin menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Sektor potensial yang dapat dikembangkan di Bali meliputi pertanian, infrastruktur, dan ekonomi kreatif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyoroti kesenjangan pembangunan yang cukup signifikan antarwilayah dan sektor di Bali. Menurutnya, konsentrasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita dan sektor pariwisata menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dalam sesi diskusi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 perlu didukung oleh penguatan konsumsi rumah tangga dan percepatan investasi berkualitas.
“Pengendalian inflasi, terutama pada volatile food, melalui peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi rantai pasok menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat,” jelas Diah. Selain itu, percepatan investasi di wilayah Bali Utara dengan peningkatan infrastruktur juga menjadi prioritas.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Bali terus meningkat, didorong oleh minat tinggi dari investor asing. Namun, Sumarajaya juga menyoroti ketimpangan distribusi investasi yang mayoritas terkonsentrasi di Kabupaten Badung.
“Kami mendorong percepatan implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) online terintegrasi melalui OSS untuk mengatasi ketimpangan tersebut,” ungkapnya.
Dally Ramdhan Sugandria, Senior Manager Guidance & Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali dapat memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Dengan skema KPBU, proyek dapat diselesaikan lebih cepat, risiko pembengkakan biaya dapat diminimalkan, dan kualitas layanan publik meningkat tanpa membebani APBN/APBD,” jelas Dally.
Skema ini dinilai efektif dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di Bali.
Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Bali dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mengatasi tantangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan sektor.(ism/gb)
