GATRABALI.COM, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung terus mematangkan rencana pinjaman daerah sebagai salah satu langkah untuk mempercepat penanganan kemacetan lalu lintas yang mengancam keberlanjutan pariwisata Bali.
Pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas di Puspem Badung, Senin, 21 September 2026, yang dipimpin Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.
Rapat tersebut diikuti Direktur Fasilitasi Transfer Kemendagri Nasrun, Kasubdit Pembiayaan Daerah Siti Chomzah, Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna, serta Ketua Tim Pembiayaan Daerah Kemenkeu Mohammad Faisal Fahmi.
Bupati Adi Arnawa mengatakan, usulan pembiayaan daerah tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Salah satu fokusnya adalah memperkuat konektivitas di wilayah tengah Badung.
Ia menyebut, pembangunan infrastruktur membutuhkan persiapan yang matang, termasuk dalam hal teknis dan skema pembiayaan.
“Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur ini direncanakan dengan baik, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung konektivitas antar wilayah,” ujarnya.
Rencana pinjaman tersebut akan diarahkan untuk pembangunan koridor Gatot Subroto Barat–Canggu–Terminal Mengwi–Werdi Bhuana. Pemkab Badung juga tidak hanya mempertimbangkan pembangunan jalan konvensional, tetapi mengkaji alternatif penanganan pada kawasan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi.
“Selain pembangunan jalan, kami juga sedang mengkaji sejumlah alternatif penanganan konektivitas pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, termasuk konsep pembangunan jalan bawah tanah. Hal tersebut menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan untuk mengurangi kebutuhan pembebasan lahan sekaligus menjaga konektivitas kawasan,” ucap Bupati.
Menurut Adi Arnawa, penyediaan infrastruktur perlu diarahkan untuk kebutuhan jangka panjang. Sementara dari aspek pembiayaan, rencana pinjaman akan dilakukan melalui kolaborasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Bank BPD Bali.
“Dari sisi pembiayaan, usulan tersebut dirancang dengan tenor selama delapan tahun, 2027–2035, dengan masa tenggang pembayaran bunga selama 12 bulan dan masa tenggang pokok hingga tahun ketiga pembiayaan direncanakan melalui kolaborasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Bank BPD Bali,” kata Bupati.
Dari sisi kemampuan fiskal, Badung memiliki indikator Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sebesar 20,86 atau berada jauh di atas batas minimum 2,50. Pemkab Badung juga memproyeksikan adanya tambahan PAD seiring meningkatnya aktivitas ekonomi sebagai dampak dari proyek tersebut.
Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna mengapresiasi kesiapan dokumen yang disampaikan Pemkab Badung. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya aspek mitigasi risiko dalam proses tersebut.
“Dalam proses penilaian, tidak hanya melihat aspek strategis, tetapi juga aspek teknis, kelembagaan, ekonomi, sosial budaya, hukum, mitigasi risiko, serta koordinasi lintas sektor,” jelasnya.
Setelah pembahasan tersebut, usulan pinjaman akan dilanjutkan ke tahapan pertimbangan formal. Pemkab Badung bersama tim teknis diminta terus menyempurnakan perencanaan sehingga pelaksanaan proyek nantinya dapat berjalan sesuai aturan.(ri/gatrabali)
