GATRABALI.COM, MANGUPURA – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 mulai mendapat penjelasan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Kamis, 3 September 2026.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan sejumlah penyesuaian anggaran yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, tersebut dipimpin Pimpinan DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti.
Turut hadir Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Sekretaris Daerah, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, serta Tenaga Ahli DPRD Badung.
Menurut Adi Arnawa, perubahan APBD disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan kondisi yang tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi, dan keuangan daerah. Penyesuaian anggaran tersebut diharapkan dapat membuat program kerja yang tersisa pada tahun anggaran 2026 berjalan lebih efektif dan efisien.
“Secara umum, belanja daerah mengalami peningkatan. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga belanja infrastruktur di posisi yang signifikan. Ini luar biasa sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujar Adi Arnawa seusai rapat.
Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp10,50 triliun lebih. Jumlah ini mengalami kenaikan Rp170 miliar lebih atau 1,65 persen dibandingkan APBD Induk TA 2026 sebesar Rp10,33 triliun lebih.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang mencapai Rp9.713.977.236.804,00. Selain itu, Pendapatan Transfer dirancang sebesar Rp787,82 miliar lebih, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3 miliar.
Pada sisi pengeluaran, Belanja Daerah dirancang sebesar Rp13.089.787.587.855,00 atau Rp13,08 triliun lebih. Nilai tersebut meningkat 13,56 persen dibandingkan APBD Induk TA 2026.
Belanja tersebut meliputi Belanja Operasi sebesar Rp6,27 triliun, Belanja Modal Rp4,82 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp129,09 miliar, dan Belanja Transfer Rp1,86 triliun.
Untuk pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan berasal dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp1,19 triliun serta Pembiayaan Utang/Pinjaman Daerah sebesar Rp1,97 triliun. Pembiayaan utang tersebut dialokasikan khusus untuk pembangunan jalan.
Sejumlah sektor strategis juga memperoleh perhatian dalam rancangan perubahan anggaran. Pendidikan Inklusif dan Berdaya Saing mendapat alokasi Rp723,75 miliar atau 20,61 persen dari total belanja. Kemudian Peningkatan Derajat Kesehatan sebesar Rp399,14 miliar, Pelestarian Adat, Tradisi dan Seni Budaya Rp312,91 miliar, serta Penguatan Pengelolaan Persampahan Rp331,49 miliar.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur terpadu melalui penyelenggaraan jalan menjadi salah satu fokus utama dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,74 triliun. Secara akumulatif, alokasi infrastruktur mencapai 59,23 persen dari total belanja daerah.
Menurut Bupati, arah kebijakan tersebut sekaligus menjadi respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya berkaitan dengan sektor pariwisata dan kondisi lalu lintas.
“Eksekutif dan legislatif hadir bersama untuk menyikapi berbagai problema di Kabupaten Badung, khususnya penanganan kepariwisataan. Isu infrastruktur, dalam hal ini kemacetan, menjadi isu yang paling sering muncul di media sosial,” tegas Wayan Adi Arnawa.
Ia menegaskan, komposisi anggaran tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah bersama DPRD Badung dalam menangani berbagai persoalan melalui penguatan pembangunan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan kepariwisataan.
“Dari performa APBD ini terlihat jelas bahwa eksekutif dan legislatif berkomitmen menyelesaikan atau meminimalkan permasalahan yang ada dengan memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur kepariwisataan,” tutupnya.(nov/gatrabali)
 Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 mulai mendapat penjelasan){kind=link}