GATRABALI.COM, JEMBRANA – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan turun langsung melihat perkembangan perbaikan sejumlah fasilitas sekolah di Kabupaten Jembrana.
Pada Selasa, 15 September 2026, Bupati Kembang meninjau kondisi SD N 2 Banjar Tengah dan SD N 2 Loloan Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora), Kepala Sekolah, serta Komite Sekolah setempat. Ia melihat langsung sejumlah ruang kelas yang saat ini tengah menjalani rehabilitasi.
Bupati Kembang meminta proses pengerjaan fasilitas sekolah dilakukan dengan memperhatikan kualitas, sehingga bangunan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa dalam jangka panjang.
“Untuk atap yang menggunakan baja, harus baja yang bagus, supaya bisa bertahan hingga 30-40 tahun,” ucapnya.
Selain mengecek progres rehabilitasi bangunan, Bupati Kembang turut menyoroti persoalan pemerataan tenaga pendidik di sekolah-sekolah. Saat ini, Kabupaten Jembrana masih mengalami kekurangan ratusan guru.
“Kita saat ini kekurangan 258 guru. Jika dibagi rata, setiap sekolah mungkin hanya kekurangan satu orang guru. Namun praktiknya, ada sekolah yang kekurangan dua sampai tiga guru, sementara sekolah lain jumlah gurunya lengkap,” ujar Bupati Kembang.
Menurutnya, pemerataan tenaga pendidik perlu dilakukan secara adil agar beban mengajar tidak hanya terpusat pada sekolah tertentu.
“Mestinya adil. Di sekolah yang kekurangannya cukup banyak guru, kepala sekolah juga harus turun tangan ikut mengajar,” tambahnya.
Peninjauan terhadap perbaikan sekolah juga sebelumnya dilakukan Bupati Kembang di SD N 1 Dangintukadaya dan SD N 2 Yehembang pada pekan lalu.
Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, mengatakan program rehabilitasi sekolah tahun ini dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dalam program e-revitalisasi pemerintah pusat.
“Tahun ini, satuan pendidikan yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mencakup 9 SD, 3 SMP, dan 22 PAUD. Sistemnya berbasis swakelola, di mana pendanaan ditransfer langsung dan dikelola oleh pihak sekolah,” jelas Anom.
Ia menambahkan, terdapat enam SMP susulan yang saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan menunggu penerbitan PKS resmi dari pemerintah pusat.
“Untuk enam SMP susulan ini kami masih menunggu kepastian PKS dari pusat. Mengingat batas waktu pengerjaan fisik ditargetkan selesai pada Desember mendatang, kami berharap PKS bagi sekolah yang sudah sosialisasi bisa segera terbit,” pungkasnya.(ri/gatrabali)
