GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya pemanfaatan produk pertanian dan pangan lokal Bali dalam mendukung pelaksanaan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Dr. Ir. Tigor Pangaribuan, M.M., M.B.A., di Jayasabha, Denpasar, pada Jumat (7/11/2025).
Dalam laporan yang disampaikan, Tigor Pangaribuan menjelaskan bahwa pelaksanaan Program SPPG di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Klungkung, menunjukkan kemajuan signifikan. Saat ini, 110 dapur gizi telah beroperasi, 4 sedang dalam tahap pembangunan, dan 1 masih dalam proses survei. Dari total target 1.049.967 penerima manfaat, sebanyak 275.127 orang telah mendapatkan layanan program tersebut.
“Kami menargetkan seluruh dapur dapat beroperasi penuh pada Februari 2026,” ujar Tigor.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Koster atas dukungan penuh Pemprov Bali, yang membuat program ini dapat berjalan hingga 30 persen lebih cepat dari daerah lain.
Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Koster menyampaikan dukungan penuh terhadap program percepatan pemenuhan gizi masyarakat. Namun, ia menekankan agar program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga memberi nilai tambah bagi ekonomi lokal dengan menyerap hasil pertanian dan peternakan Bali.
“Program ini harus memanfaatkan sumber daya pangan lokal kita. Sayur, ikan, ayam, telur, dan buah-buahan Bali sudah cukup untuk mendukung Makan Bergizi Gratis. Jadi, serapan produk lokal perlu ditingkatkan,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Koster yang dikenal sebagai penggagas Ekonomi Kerthi Bali itu menilai, penguatan rantai pasok pangan lokal tidak hanya memperkuat program nasional, tetapi juga menjaga ketahanan pangan daerah, terutama jika terjadi gangguan distribusi atau kekurangan bahan pokok.
Program SPPG di Bali menjadi bagian penting dari upaya nasional dalam menekan angka stunting dan Kekurangan Energi Kronis (KEK), khususnya bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau yang dikenal dengan pola asuh 3B. Melalui sistem dapur gizi yang terintegrasi, masyarakat diharapkan mendapatkan akses terhadap makanan sehat, bergizi, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga meminta BGN untuk memperhatikan mekanisme distribusi bahan pangan agar tidak bergantung sepenuhnya pada pasokan luar daerah.
“Kita ingin program nasional ini benar-benar berpihak pada masyarakat Bali. Ketika bahan lokal digunakan, maka manfaat ekonominya akan langsung dirasakan oleh petani dan pelaku UMKM pangan di daerah,” ujar Koster.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, perwakilan KPPG Denpasar, serta para Koordinator Regional dan Kabupaten/Kota. Semua pihak bersepakat untuk memperkuat sinergi antara program gizi nasional dan kebijakan daerah berbasis kearifan lokal.
Dengan langkah ini, Bali diharapkan menjadi model pelaksanaan SPPG berbasis produk lokal, sekaligus mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pembangunan kesehatan dan ekonomi yang berkelanjutan.(ism/gb)
